Revisi KUHAP Segera Disahkan, DPR Akui Tak Bisa Mengakomodasi Semua Masukan

KETUA Komisi III DPR Habiburokhman mengakui tak semua masukan terkait dengan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bisa diakomodasi. Adapun parlemen berancang-ancang mengesahkan rancangan Undang-Undang KUHAP menjadi undang-undang pada rapat paripurna pekan depan.

Kendati demikian, Habiburokhman mengklaim DPR telah melakukan pembahasan secara transparan dan dengan partisipasi bermakna (meaningful participation). 

”Tentu kami mohon maaf bahwa tidak bisa semua masukan dari semua orang kami akomodasi di sini,“ kata Habiburokhman di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Kamis, 13 November 2025. 

Politikus Partai Gerindra ini menyebut DPR memiliki keterbatasan. “Bahkan tidak semua keinginan dan kami pribadi masing-masing bisa diakomodasi di sini. Inilah namanya...