BMKG Jelaskan Biaya Mahal Modifikasi Cuaca: Bisa Rp 300 Juta, Perlu Prioritas

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), menjelaskan mahalnya biaya yang diperlukan untuk sekali penerbangan dalam operasi modifikasi cuaca (OMC).

Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, mengungkapkan biaya yang dibutuhkan berbeda tergantung jenis pesawat yang digunakan. Namun, kata dia, biasanya biaya OMC berkisar sekitar Rp 300 juta dalam sekali penerbangan.

Hal itu disampaikan Faisal usai menghadiri rapat koordinasi antar kementerian dan lembaga terkait kesiapan Nataru dan antisipasi bencana hidrometeorologi di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (1/12).

"Tergantung jenis pesawatnya, bisa di atas Rp 300 juta untuk sekali penerbangan, jadi mahal," ujar Teuku Faisal kepada wartawan.

Dalam pelaksanaan operasi modifikasi cuaca, BMKG menuturkan ada dua skema pembiayaan. Skema pertama, yakni biaya yang dianggarkan secara mandiri oleh pemerintah daerah maupun BUMN.

"Pemprov DKI itu juga membiayai operasi modifikasi cuaca untuk mengurangi hujan ekstrem di wilayah DKI Jakarta dan juga untuk setelah dimodifikasi hujannya itu meningkatkan kualitas udara," papar dia.

"Kemudian perusahaan-perusahaan BUMN yang perlu melakukan operasi modifikasi cuaca untuk mencegah atau menghentikan karhutla," imbuhnya.

Skema kedua yakni dalam kondisi kedaruratan bencana. Dalam pelaksanaan OMC saat kondisi itu, BMKG mengatakan pendanaan berasal dari BNPB.

"Dalam kondisi darurat, darurat bencana itu pembiayaan dari BNPB. Kami BMKG itu mensupervisi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca tersebut," terangnya.

Mengingat biayanya yang cukup mahal, BMKG menekankan diperlukannya prioritas bagi daerah mana yang perlu dilakukan OMC atau tidak. Kendati demikian, ia menekankan tidak menutup kemungkinan bagi daerah yang memiliki kemampuan finansial dapat mendukung pelaksanaan OMC.

"Tidak menutup kemungkinan bagi daerah-daerah yang memiliki kemampuan secara finansial untuk dapat mendukung pelaksanaan operasi modifikasi cuaca ini karena biayanya cukup mahal," tutur dia.

"Perlu dilakukan prioritas, menentukan prioritas daerah mana yang perlu mendapatkan operasi modifikasi cuaca atau yang tidak," imbuhnya.

Sebelumnya, dalam rapat koordinasi, BMKG mendapat pertanyaan apakah dimungkinkan dilakukan modifikasi cuaca untuk mencegah bibit siklon menjadi siklon, termasuk Siklon Tropis Senyar.

Siklon tersebut menjadi salah satu pemicu bencana banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

BMKG menegaskan, kemunculan bibit siklon ini tidak bisa dicega...