Pemerintah Bakal Minta Polisi Aktif di Jabatan Sipil Mengundurkan Diri

MENTERI Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan pemerintah bakal menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Perkara Nomor 144/PUU-XXIII/2025. Putusan tersebut menyatakan melarang polisi aktif menduduki jabatan sipil di luar bidang kepolisian.

Dia menuturkan, kendati pemerintah belum memperoleh petikan dari putusan yang menguji materi Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian ini, pemerintah akan melaksanakan apa yang menjadi keputusan Mahkamah. "Namanya keputusan MK, kan, final and binding," kata Prasetyo di Kompleks DPR pada Kamis, 13 November 2025. 

Sebelumnya, dalam pertimbangan hukum, Mahkamah menilai jika frasa "atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri" sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 ayat (3) UU 2/2022 membuka ruang multitafsir.  MK menjelaskan, ketentuan dalam Pasal 28 ayat (3) UU 2/2022 menyebutkan, anggota kepolisian dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan d...