Dari Mana Membenahi Tambang Ilegal?

TEMPO IMPACT - Pemerintah tengah menyusun peta jalan rencana pemberantasan tambang ilegal lima tahun ke depan. Alih-alih hanya menindak, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) merancang pendekatan solutif dan inklusif.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum ESDM, Rilke Jeffry Huwae mengatakan, akar persoalan tambang ilegal bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga keterbatasan akses legalitas bagi masyarakat. "Kami ingin memperbaiki sistemnya. Rantai pasok legal harus lebih menarik dibandingkan rantai pasok ilegal," ujarnya.

Salah satu gagasannya adalah melegitimasi aktivitas penambangan rakyat melalui skema Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Dengan cara ini, penambang kecil bisa bekerja secara aman, berizin, dan diawasi. 

Hanya saja, pendekatan ini juga menuntut kehati-hatian. Sudirman Widhy Hartono mengingatkan bahwa penambangan tetap membutuhkan modal besar dan kepatuhan teknis. Karena itu, koperasi...