Indonesia-Inggris Dorong Pembiayaan Inovatif untuk Pembangunan Rendah Karbon dan Ketahanan Iklim

Ilustrasi pembangunan rendah karbon.(Dok. Freepik)

PEMERINTAH Indonesia melalui Kementerian PPN/Bappenas bersama Pemerintah Inggris melalui Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) yang didukung oleh Oxford Policy Management (OPM) dan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), menyelenggarakan Forum Dialog Multipihak Nasional–Daerah: Akselerasi Implementasi dan Pembiayaan Pembangunan Rendah Karbon 2025–2029 di Jakarta, Jumat (17/10).

Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PRKBI) merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, khususnya dalam mencapai target penurunan intensitas emisi gas rumah kaca dan Net Zero Emissions 2060.

Melalui program Low Carbon Development Indonesia (LCDI), pemerintah bersama mitra pembangunan mendorong integrasi kebijakan rendah karbon ke dalam perencanaan pembangunan jangka panjang dan menengah di tingkat nasional maupun daerah.

“Melalui forum ini kita meneguhkan komitmen untuk menjadikan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim sebagai pilar utama transformasi menuju ekonomi hijau, kesejahteraan masyarakat, dan juga ketahanan bangsa di masa depan. Sejak RPJMN 2020-2024, hingga diperkuat dalam RPJPN 2025-2045, Indonesia telah menempatkan transisi menuju Net Zero Emission di tahun 2060 atau lebih cepat sebagai fondasi utama menuju Indonesia Maju 2045,” ujar Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Nizhar Marizi.

Rangkaian dialog multipihak yang telah diselenggarakan di Sumatera Utara dan Maluku mewakili penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, legislatif, dan masyarakat sipil menuju pembangunan rendah karbon.

Sumatra Utara menghadapi tantangan emisi tinggi, tetapi memiliki potensi besar dari energi terbarukan dan kawasan hutan. Sementara itu, Maluku dengan basis ekonomi kelautannya menawarkan peluang pengelolaan pesisir dan energi bersih untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.

Kedua dialog daerah tersebut menegaskan bahwa keterlibatan legislatif daerah dan skema pembiayaan yang solid akan mendukung PRKBI sebagai bagian dari blueprint pembangunan daerah.

Forum ini diharapkan dapat mewujudkan agenda pembangunan rendah karbon nasional dan implementasinya di daerah, didukung oleh konsistensi kebijakan, kolaborasi lintas sektor, serta mekanisme pembiayaan yang inovatif, inklusif, dan berkelanjutan.

"Keberhasilan pembangunan rendah karbon memerlukan kolaborasi lintas pihak yang berkelanjutan. Dengan sinergi dan komitmen bersama, setiap rencana dan investasi pembangunan akan memberi kontribusi nyata bagi target nasional dan juga komitmen global kita dalam menghadapi perubahan iklim," pungkas Nizhar.  (H-3)