Uskup Agung Katolik Dukung Pasukan AS tidak Patuhi Perintah

Timothy P. Broglio.(Dok Istimewa)

USKUP Agung Katolik untuk dinas militer AS mengatakan bahwa secara moral dapat diterima untuk tidak mematuhi perintah jika pasukan menganggap perintah bertentangan dengan hati nurani mereka. Ini disampaikannya seiring dengan upaya pemerintahan Trump untuk menguasai Greenland, campur tangan di Venezuela, dan mempersiapkan pasukan untuk kemungkinan penempatan ke Minnesota.

Uskup Agung Timothy P. Broglio ialah tokoh publik terbaru yang menyatakan bahwa tentara AS dapat tidak mematuhi perintah mereka. Komentarnya juga menggarisbawahi kekhawatiran yang semakin meningkat yang disuarakan oleh Paus Amerika pertama, Paus Leo XIV, serta para kardinal utamanya di Amerika Serikat, atas kebijakan luar negeri pemerintahan Trump.

"Greenland adalah wilayah Denmark," kata Broglio dalam wawancara BBC pada Minggu (18/1). "Tampaknya tidak masuk akal jika Amerika Serikat akan menyerang dan menduduki negara sahabat."

Ketika ditanya apakah ia khawatir tentang personel militer di bawah pengawasan pastoralnya, Broglio menjawab, "Saya jelas khawatir karena mereka dapat ditempatkan dalam situasi di mana mereka diperintahkan untuk melakukan sesuatu yang secara moral dipertanyakan."

"Akan sangat sulit bagi seorang tentara, marinir, atau pelaut untuk sendiri tidak mematuhi perintah. Namun, secara tegas, dalam lingkup hati nuraninya sendiri, secara moral dapat diterima untuk tidak mematuhi perintah itu, tetapi itu mungkin menempatkan individu tersebut dalam situasi yang tidak dapat dipertahankan dan itulah kekhawatiran saya," tambahnya.

Broglio, seorang warga AS, sejak 2007 menjabat sebagai rohaniwan senior Vatikan yang mengawasi keuskupan agung militer AS yang berbasis di Washington DC. Ia mantan presiden Konferensi Uskup Katolik Amerika Serikat dan dikenal sebagai seorang konservatif.

Trump dijadwalkan tiba di Davos, Swis, untuk Forum Ekonomi Dunia pada Rabu (21/1). Para pemimpin Eropa bersiap membahas tuntutannya untuk mengambil alih Greenland dan menjadikannya bagian dari AS. Tuntutan Trump mengubah pertemuan tahunan elite dunia menjadi pertemuan puncak diplomatik darurat.

Anggota militer mengucapkan sumpah setia kepada Konstitusi, bukan kepada presiden. Mereka berkewajiban untuk tidak mengikuti perintah yang jelas-jelas melanggar hukum, tetapi situasi seperti itu jarang terjadi dan penuh dengan masalah hukum, lapor The Washington Post, dan personel militer dapat menghadapi hukuman melalui prosedur pengadilan militer karena gagal mematuhi perintah yang sah.

Baca juga: Pemimpin Kristen Jerusalem Zionisme Kristen Ancam Kekristenan di Tanah Suci

Pentagon pada November mengumumkan penyelidikan terhadap Senator Mark Kelly (D-Arizona), seorang kritikus Trump terkemuka dan veteran perang, setelah ia ikut serta dalam satu video bersama lima Demokrat lainnya yang mengingatkan anggota militer AS tentang kewajiban mereka berdasarkan hukum militer untuk tidak mematuhi perintah ilegal. 

Langkah itu dikritik oleh Trump pada saat itu sebagai, "PERILAKU PENGHASUTAN." Para anggota parlemen lain mengatakan bulan ini bahwa mereka sedang diselidiki oleh pemerintahannya atas video tersebut.

Kelly mengajukan gugatan awal bulan ini untuk membatalkan surat teguran Menteri Pertahanan Pete Hegseth dan upaya untuk berpotensi menurunkan jabatannya.

Komentar Broglio menggemakan kekhawatiran yang disampaikan dalam pernyataan bersama pada Senin oleh tiga uskup agung Katolik AS berpangkat tertinggi. Ketiganya memperingatkan bahwa landasan moral untuk tindakan Amerika di dunia dipertanyakan oleh kebangkitan kembali penggunaan atau ancaman kekuatan militer, termasuk di Venezuela dan Greenland.

"Peristiwa di Venezuela, Ukraina, dan Greenland menimbulkan pertanyaan mendasar tentang penggunaan kekuatan militer dan makna perdamaian," tulis Kardinal Blase Cupich dari Chicago, Robert McElroy dari Washington D.C., dan Joseph Tobin dari Newark.

Beberapa hari setelah operasi AS di Venezuela untuk menangkap Nicolás Maduro dan Trump mengatakan bahwa ia sekarang bertanggung jawab atas negara itu, Paus bersikeras untuk menghormati kedaulatan Venezuela.

Dalam pertemuan dengan para diplomat di Kota Vatikan pada 9 Januari, Leo, meskipun tidak menyebut AS secara langsung, mengecam era baru di mana multilateralisme digantikan oleh semangat untuk berperang danperdamaian dicari melalui senjata sebagai syarat untuk menegaskan kekuasaan sendiri. (I-2)