Sekolah Rakyat Diharapkan Atasi Kesenjangan Akses Pendidikan

Menteri Sosial Saifullah Yusuf saat meninjau Sekolah Rakyat di Sumedang, Jawa Barat.(MI/Sugeng Sumariyadi)

GURU Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Achmad Tjachja Nugraha, menilai Sekolah Rakyat merupakan langkah paling rasional untuk mengatasi kesenjangan pendidikan. Selama ini pendidikan masih sangat timpang antara daerah terpencil dan kota besar.

"Pendidikan adalah instrumen paling efektif untuk memutus kemiskinan antargenerasi. Model berasrama ini tidak hanya soal transfer pengetahuan, tapi juga membantu pembentukan karakter, kedisiplinan, dan mental tangguh bagi anak-anak dari keluarga rentan," ujar Achmad, melalui keterangannya, Selasa (20/1).

Meskipun menjadi terobosan besar, Achmad mengingatkan bahwa keberhasilan jangka panjang program ini sangat bergantung pada kualitas tenaga pendidik, transparansi tata kelola, dan relevansi kurikulum. Ia menekankan pentingnya pendekatan lintas sektoral karena isu pendidikan anak miskin tidak bisa dilepaskan dari masalah kesehatan dan gizi.

"Sekolah Rakyat perlu dipandang sebagai investasi sosial jangka panjang. Hasilnya tidak bisa diharapkan secara instan, namun ini adalah fondasi untuk membentuk generasi unggul yang siap berkontribusi pada pembangunan bangsa," tambahnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 166 Sekolah Rakyat yang tersebar di 34 provinsi sebagai langkah konkret pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan. Peresmian terpusat yang berlangsung di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (12/1) ini menandai dimulainya operasional sekolah khusus bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

Sekolah Rakyat dirancang dengan sistem berasrama penuh (full boarding school), dengan seluruh biaya pendidikan, tempat tinggal, gizi, hingga kebutuhan dasar siswa ditanggung sepenuhnya oleh negara.

"Sekolah Rakyat berasrama gratis ini adalah instrumen negara untuk memperluas akses pendidikan dasar yang merata dan inklusif. Kita ingin anak-anak dari kelompok ekonomi terbawah mendapatkan kesempatan belajar yang setara tanpa terbebani biaya harian," kata Presiden Prabowo. Hingga Januari 2026, program ini telah menampung sebanyak 15.954 siswa dari jenjang SD hingga SMA.

Pemerintah telah mengucurkan anggaran sebesar Rp7 triliun pada tahun 2025 untuk mendukung fasilitas dan operasional, dan angka tersebut dipastikan meningkat pada tahun 2026 untuk perluasan program.

Pemerintah menargetkan pembangunan hingga 500 Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia pada tahun 2029. Target ambisius ini diharapkan dapat menekan angka anak putus sekolah sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah tertinggal. (E-4)