Kementerian ESDM: Puncak Emisi RI Geser Jadi 2035, Molor 5 Tahun dari Target

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan target puncak emisi (peak emission) Indonesia akan bergeser dari sebelumnya pada tahun 2030, molor menjadi tahun 2035.

Puncak emisi merupakan kondisi ketika total emisi gas rumah kaca suatu kawasan mencapai titik tertingginya dan kemudian mulai menurun. Pergeseran target ini menjadi pekerjaan besar bagi komitmen transisi energi Indonesia.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Eniya Listiani Dewi, mengatakan pergeseran puncak emisi Indonesia tercantum dalam laporan terbaru Second Nationally Determined Contribution (NDC).

Dokumen tersebut akan dibawa Indonesia dalam perhelatan akbar Konferensi Perubahan Iklim PBB tahun 2025 atau COP 30 di Brasil pada akhir November 2025 mendatang. Eniya menilai, pemerintah sudah berjuang agar target tersebut tidak mundur.

"Pada saat kita semua sepakat untuk net zero emission tahun 2060 ini dengan berat hati kami laporkan bahwa peak emission rada bergeser ke 2035," ungkap Eniya saat acara Indonesia Energy Transition Dialogue 2025, Senin (6/10).

Eniya menyebutkan, dengan pergeseran tersebut, maka otomatis upaya penurunan emisi menjadi netral karbon alias net zero emission yang ditargetkan tercapai pada tahun 2060 akan semakin berat.

Ia menyebutkan, perlu ada langkah cepat melalui kolaborasi dengan dunia internasional dan mengadopsi berbagai teknologi untuk mengurangi emisi karbon nasional. Hal ini pun tercantum dalam Peraturan Menteri ESDM No 10 Tahun 2025 tentang peta jalan transisi energi.

"Jadi ini menjadi roadmap, energi transisi kita ini menjadi satu roadmap yang harus kita pegang bahwa semua resource kita bisa dimanfaatkan untuk menurunkan emisi," tegas Eniya.

Dalam beleid tersebut juga mengatur soal pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batu bara. Eniya menilai, masih ada banyak ruang bagi pengembangan pembangkit berbasis energi baru terbarukan (EBT), termasuk nuklir.

Di sisi lain, dia mengakui masih ada hambatan dari pengembangan EBT ini, yakni dari sisi pembangunan transmisi hijau atau smart grid. Hal ini menyebabkan bauran EBT Indonesia masih di kisaran 16 persen.

"Renewable energy di dalam energy mix total kita, 16 persen. Jadi 23 persen belum tercapai tetapi Alhamdulillah dalam 1 tahun ini bisa naik 2 digit," kata Eniya.

Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) periode 2025-2034, Indonesia menargetkan penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 69,5 gigawatt (GW). Dari total itu, sekitar 76 persen atau 42,6 GW direncanakan berasal dari pembangkit energi baru dan terbarukan (EBT).

Sementara itu, sistem penyimpanan energi akan berkontribusi sebesar 10,3 GW, dan sisanya sebesar 16,6 GW berasal dari pembangkit berbasis energi fosil.

"RUPTL ini kemarin rada delay 6 bulan lebih. Karena apa? Kita memastikan renewable energy masuk ke dalam RUPTL itu jauh lebih besar," tegas Eniya.