YLBHI: Sikap Menteri Pigai soal KUHAP Bisa Cemari Reputasi RI di PBB

KOALISI masyarakat sipil melontarkan kritik terhadap pernyataan Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai yang menyatakan siap memfasilitasi gelombang ketidakpuasan publik atas pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP yang baru. Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhamad Isnur, menilai pernyataan Pigai keliru dan menunjukkan Kementerian HAM justru belum menjalankan perannya sebagai penjaga standar hak asasi manusia dalam proses legislasi.

Isnur mengatakan KemenHAM tidak semestinya sekadar membuka ruang penyaluran aspirasi setelah undang-undang disahkan. Menurut dia, kementerian semestinya aktif mengawal substansi RUU sejak awal pembahasan, terutama karena banyak pasal dalam KUHAP b...