Timwas DPR Sebut Kerusakan Ekosistem dan Tambang Perparah Bencana Sumatera

Sejumlah warga berjalan di antara potongan kayu gelondongan yang bertumpuk di pantai Air Tawar, Padang, Sumatera Barat(ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra)

TIM Pengawas Penanggulangan Bencana (Timwas Bencana) DPR RI menyampaikan keprihatinan mendalam atas meluasnya bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar). Bencana ini dipicu oleh hujan ekstrem akibat Siklon Senyar, namun DPR menilai dampaknya diperparah oleh faktor kerusakan lingkungan yang sistemik.

Anggota Timwas Bencana DPR RI Maman Imanulhaq, menyampaikan duka mendalam bagi keluarga korban dan menegaskan bahwa bencana berulang ini tidak bisa lagi dipandang sebagai sekadar fenomena alam.

"Kami berduka atas kejadian bencana yang terjadi. Bencana berulang seperti ini harus menjadi peringatan keras bahwa tata kelola alam Indonesia sedang berada dalam kondisi kritis dan membutuhkan perhatian serius serta tindakan terukur dari seluruh pemangku kepentingan," ungkap Maman melalui keterangannya, Sabtu (29/11).

Wakil Ketua Fraksi PKB tersebut menyoroti sejumlah faktor yang memperparah situasi, antara lain kerusakan ekosistem, maraknya industri ekstraktif seperti tambang dan perkebunan besar yang merusak tutupan lahan, pembangunan masif yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan, serta lemahnya kesiapsiagaan pemerintah daerah dan pusat.

Maman menegaskan bahwa memperkuat mitigasi bencana adalah keharusan yang tidak dapat ditunda. Ia mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap izin usaha ekstraktif yang merusak tutupan lahan.

Selain itu, ia juga menekankan perlunya penguatan sistem peringatan dini, peningkatan kapasitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), revitalisasi daerah aliran sungai (DAS), dan penghijauan secara masif.

"Siklon Senyar seharusnya menjadi alarm keras bahwa perubahan iklim dan degradasi lingkungan telah mencapai tingkat yang mengancam keselamatan rakyat. Negara harus hadir dengan kebijakan yang lebih berani, lebih ekologis, dan lebih humanis," tegasnya.

Dalam situasi darurat ini, Timwas Bencana DPR RI meminta BNPB, kementerian terkait, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat koordinasi guna mempercepat proses evakuasi korban, pencarian warga hilang, pembukaan akses jalan dan jaringan komunikasi, serta distribusi bantuan, terutama untuk kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan perempuan.

"Kita harus bergerak cepat, saling bergandengan tangan, dan belajar dari setiap bencana agar tidak terus mengulang luka yang sama. Keselamatan rakyat harus menjadi prioritas tertinggi,” tutupnya. (M-3)