Tangani Longsor dan Banjir Bandang, Kemendagri dan BNPB Bangun Posko Nasional di Tapanuli Utara

Dirjen Bina Adwil Kemendagri Safrizal ZA (kiri) saat berada di posko nasional penanganan banjir dan tanah longsor di Tapanuli Utara.(MI/HO)

BENCANA alam banjir bandang dan longsor yang terjadi pada Senin (24/11) telah menyebabkan empat kecamatan terdampak di Kota Sibolga, sedangkan di Tapanuli Tengah terdapat  20 kecamatan yang terdampak bencana. 

"Banjir yang disusul longsor ini  terjadi di enam titik lokasi. Pak Mendagri menginstruksikan saya untuk memimpin langsung tim ke Lokasi.  Kami telah berkoordinasi dengan Menko PMK dan Kepala  BNPB,” kata Dirjen Bina Adwil Kemendagri Safrizal ZA, Rabu (26/11).

Safrizal menuturkan, hujan deras di Kota Sibolga sejak Senin (24/11) hingga Selasa (25/11) memicu serangkaian longsor yang menyebabkan ribuan warga mengungsi. 

Disebutkan, berbagai pihak telah melakukan evakuasi hingga Selasa siang. Tim gabungan dari TNI-Polri, BPBD, Satpol PP dan Damkar telah dikerahkan ke lokasi-lokasi terdampak.

“Kita punya Satpol PP dan Damkar yang responsif dalam menangani bencana alam dan penyelamatan evakuasi korban terdampak banjir dan longsor. Sebagai langkah konkret, malam ini, Kemendagri dan BNPB akan langsung bangun Posko Nasional di Tapanuli Utara sebagai basis penyaluran logistik via udara karena jalur darat terputus total, termasuk membawa bantuan tenda yang sangat dibutuhkan di lapangan," papar Safrizal. 

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri, melalui Surat Edaran Nomor 300.2.8/9333/SJ tanggal 18 November 2025 tentang Kesiapsiagaan Menghadapi Potensi Bencana Hidrometeorologi, mengatakan pihaknya telah bergerak cepat mengonsolidasikan unsur BPBD, Satpol PP, dan Damkar di seluruh daerah. 

Konsolidasi tersebut dilakukan melalui Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah pada Jumat (21/11) secara virtual dan dihadiri Kepala Pelaksana BPBD, Kepala Satpol PP, serta Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia.

Dalam arahan tersebut, Safrizal menegaskan sebagian besar wilayah Indonesia saat ini berada pada tingkat risiko tinggi terhadap bencana hidrometeorologi, terutama banjir dan tanah longsor. 

Kondisi cuaca ekstrem, curah hujan yang meningkat, serta tingginya kerentanan wilayah menjadi faktor yang harus diantisipasi dengan langkah kesiapsiagaan yang terukur dan terpadu.

“Pemerintah daerah harus meningkatkan kewaspadaan dan memastikan seluruh unsur di daerah berada dalam kondisi siap. Ini penting agar kita tidak gagap ketika bencana terjadi momentum respon pertama sangat penting,” kata Safrizal.

Sebagai tindak lanjut, Safrizal meminta pemerintah daerah untuk segera melaksanakan Apel Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi di wilayah masing-masing.

Apel tersebut diinstruksikan untuk melibatkan BPBD, Satpol PP, Damkar, unsur TNI/Polri, unsur relawan seperti satlinmas dan redkar, serta para pemangku kepentingan lainnya.

“Daerah perlu memastikan kesiapan personel, peralatan, dan logistik dalam menghadapi bencana. Apel kesiapsiagaan menjadi sarana penting untuk memeriksa dan memastikan seluruh unsur tersebut benar-benar siap, jangan kendor sedikitpun," tutup Safrizal. (Z-1)