SLBN Batam Alami Kekurangan Guru dan Ruang Kelas, Ombudsman Serukan Percepatan Solusi

(MI/Hendri Kremer)

Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Riau mengungkapkan kondisi memprihatinkan yang sedang dihadapi oleh Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) Batam. Dalam dua tahun terakhir, puluhan anak disabilitas terpaksa ditolak masuk sekolah akibat kekurangan ruang kelas dan tenaga pendidik. Temuan ini menyoroti ancaman serius terhadap hak pendidikan anak disabilitas di Kota Batam.

Dalam Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS), Ombudsman menemukan bahwa hampir 30 calon siswa disabilitas tidak dapat diterima di SLBN Batam. Salah satu faktor utama adalah keterbatasan ruang kelas yang tidak mencukupi. Saat ini, sekolah hanya memiliki 15 ruang kelas, sementara kebutuhan ideal mencapai 51 ruang untuk 51 rombongan belajar dari jenjang SDLB, SMPLB, hingga SMALB. Bahkan, beberapa ruang kelas yang ada dalam kondisi rusak, dan beberapa jenjang pendidikan terpaksa digabungkan dalam satu ruangan, sehingga mengganggu proses belajar mengajar.

"Pendidikan inklusif adalah hak dasar setiap anak, termasuk anak disabilitas. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap anak, tanpa terkecuali, mendapatkan akses pendidikan yang setara. Krisis yang terjadi di SLBN Batam bukan hanya masalah lokal, tetapi masalah yang harus ditangani sebagai darurat layanan publik," kata Ketua Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Riau, Lagat Siadari, Kamis (27/11).

Masalah di SLBN Batam semakin rumit dengan krisis tenaga pendidik. Sejumlah guru tidak lulus seleksi PPPK, yang menyebabkan status mereka berakhir pada 31 Oktober 2025. Selain itu, satu guru lainnya akan memasuki masa pensiun pada Februari 2026. Akibatnya, 34 siswa disabilitas terancam kehilangan akses pendidikan yang optimal. Berdasarkan analisis kebutuhan, sekolah masih kekurangan 32 guru untuk memenuhi rasio ideal pendidikan khusus.

Dia menegaskan bahwa masalah ini tidak hanya menjadi tanggung jawab internal sekolah, melainkan juga merupakan persoalan darurat layanan publik yang harus segera ditangani oleh pemerintah. Ia mengingatkan bahwa krisis ini dapat menghambat tercapainya pendidikan inklusif yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016.

"Jika masalah ini tidak segera diselesaikan, maka implementasi pendidikan inklusif yang telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 bisa terhambat. Negara harus segera mengambil langkah konkret agar anak-anak disabilitas tidak menjadi korban ketidakpedulian," ujarnya.

Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mengakui adanya keterbatasan ruang di SLBN Batam. Dalam dua tahun terakhir, banyak calon siswa terpaksa ditolak karena kapasitas sekolah yang penuh. Komisi IV DPRD Kepri juga menggarisbawahi pentingnya pemenuhan kebutuhan SLB mengingat pertumbuhan penduduk Batam yang mencapai 2,3 persen per tahun.

Dalam rapat koordinasi, Komite sekolah, orang tua siswa, serta perwakilan organisasi penyandang disabilitas juga memaparkan berbagai masalah di lapangan, termasuk ruang kelas yang tidak memenuhi standar dan fasilitas baru di Sei Beduk yang belum sesuai dengan ketentuan teknis.

Pemprov Kepri mengungkapkan beberapa langkah awal untuk mengatasi masalah ini, di antaranya inventarisasi formasi guru yang akan diajukan ke KemenPAN-RB, pemanfaatan aset PLA untuk lahan sekolah, dan pemecahan lahan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah. BPMP Kepri juga siap mendukung pembangunan SLB baru begitu lahan yang sah tersedia.

"Kami mendesak agar pemerintah segera bertindak untuk mempercepat pembangunan ruang kelas dan penambahan jumlah tenaga pendidik. Jangan sampai ada lagi anak-anak disabilitas yang kehilangan hak mereka untuk bersekolah karena kekurangan fasilitas dan sumber daya," tambahnya. Hendri Kremer/HK
--------------
Caption: Seorang anak dengan kebutuhan khusus tersenyum bahagia saat bermain, menggunakan kursi roda dan alat bantu jalan. Pentingnya aksesibilitas dan dukungan bagi anak-anak disabilitas dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

Images