Rektor IAI Tasikmalaya Minta Pemerintah Kaji Ulang Pengangkatan Pegawai SPPG Jadi PPPK

Rektor Institut Agama Islam (IAI) Tasikmalaya, Ade Zaenul Mutaqin.(MI/Kristiadi)

REKTOR Institut Agama Islam (IAI) Tasikmalaya, Ade Zaenul Mutaqin, meminta pemerintah untuk melakukan kajian lebih mendalam terkait wacana pengangkatan pegawai satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) dalam program makan bergizi gratis (MBG) menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Wacana ini menuai pro dan kontra di kalangan guru dan masyarakat.

Ade Zaenul Mutaqin menyampaikan kekhawatirannya bahwa pengangkatan pegawai SPPG menjadi PPPK akan menimbulkan gejolak di masyarakat, terutama di kalangan guru yang telah mengabdi selama puluhan tahun namun belum mendapatkan kepastian kesejahteraan. 

“Keputusan pengangkatan SPPG menjadi PPPK bisa menimbulkan gejolak luar biasa, terutama karena masih banyak guru honorer yang sudah mengabdi 10 hingga 15 tahun tanpa mendapatkan kepastian nasib,” kata Ade, Rabu (21/1).

Menurutnya, pengangkatan SPPG yang baru beroperasi satu tahun menjadi PPPK bisa menambah ketidakadilan, mengingat banyaknya guru yang belum mendapat status ASN meski telah mengabdi dalam waktu yang lama. Ia juga menekankan pentingnya profesionalitas dalam kebijakan pemerintah, terutama yang terkait dengan program prioritas nasional, seperti pemenuhan gizi bagi siswa melalui program MBG.

“Pemerintah harus lebih bijak dalam menyikapi persoalan ini, karena guru memiliki tanggung jawab besar dalam membina karakter dan akhlak siswa. Tugas guru tidak bisa dipandang sepele, dan mereka harus dikelola secara profesional agar kualitas pendidikan tetap terjaga,” ujar Ade.

Ade juga menyoroti potensi kecemburuan sosial yang bisa muncul jika pengangkatan SPPG menjadi PPPK terlaksana, sementara nasib ribuan guru honorer yang telah lama mengabdi belum jelas. Ia menegaskan bahwa baik guru maupun pegawai SPPG memiliki kontribusi penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, namun dengan tugas yang berbeda.

“Kesejahteraan guru dan pegawai SPPG harus diperhatikan secara adil. Jangan sampai hanya satu pihak yang diperhatikan, sementara guru yang berkorban untuk mencerdaskan anak bangsa terabaikan,” tegasnya.

Ade Zaenul Mutaqin berharap pemerintah dapat lebih bijak dan adil dalam mengambil keputusan terkait pengangkatan SPPG menjadi PPPK agar tidak menimbulkan ketimpangan status yang bisa memperburuk citra pendidikan di Indonesia. (E-2)