Prabowo Perintahkan Audit Layanan Kesehatan Papua

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian(ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian nenyatakan, pemerintah pusat akan bergerak cepat menangani polemik layanan kesehatan di Papua. Tito menyebut Presiden Prabowo Subianto langsung memerintahkan audit menyeluruh terhadap fasilitas, tata kelola, hingga regulasi kesehatan di wilayah tersebut.

"Perintah beliau untuk segera lakukan perbaikan audit," ujarnya kepada pewarta seusai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, hari ini.

Tito mengatakan ia sudah berkoordinasi dengan Penjabat Gubernur Papua Matius Fakhiri untuk mengambil langkah darurat, termasuk mendatangi keluarga korban dan memastikan seluruh kebutuhan mereka ditangani. 

Ia juga meminta pemerintah daerah segera mengumpulkan seluruh rumah sakit, pejabat dinas kesehatan provinsi dan kabupaten, hingga penyedia layanan swasta untuk mengidentifikasi akar persoalan.

"Saya minta Gubernur, begitu saya dapat informasi, Gubernur Pak Matius Fakhiri sesegera mungkin ke rumah korban, keluarga korban, semua dibantu," terangnya. 

Di tingkat pusat, dua lembaga bergerak paralel. Kementerian Dalam Negeri melakukan audit regulasi, mencakup Peraturan Bupati dan Peraturan Gubernur yang terkait dengan pelayanan RSUD Kabupaten Jayapura maupun RSUD Dok II sebagai rumah sakit rujukan provinsi. Sementara Kementerian Kesehatan mengirim tim khusus untuk melakukan audit teknis.

Menurut Tito, pemerintah tak ingin kasus serupa terjadi lagi. "Pesan dari Pak Presiden jangan sampai terulang lagi hal yang sama. Segera lakukan audit untuk mengetahui pokok masalahnya dan lakukan perbaikan," tuturnya. 

Tim gabungan dari Kemendagri dan Kemenkes dijadwalkan bertolak ke Jayapura malam ini untuk memulai pemeriksaan lapangan dan memastikan langkah korektif segera dijalankan. 

Respons Tito itu berkaitan dengan Irene Sokoy, ibu hamil yang meninggal bersama bayi dalam kandungannya setelah ditolak empat rumah sakit di Kabupaten dan Kota Jayapura. (Mir/P-1)