Prabowo Minta Komite Percepatan Pembangunan Papua Tancap Gas

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menyebut Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua untuk segera melakukan rapat koordinasi (rakor).

Hal itu, menurut Prasetyo, menjadi salah satu bahasan dalam rapat terbatas (ratas) yang digelar di kediaman pribadi Prabowo di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Minggu (12/10).

"Jadi setelah itu diminta untuk kemarin tim Komite Eksekutif yang sudah dilantik oleh Bapak Presiden untuk segera melakukan rapat koordinasi," kata Prasetyo di lokasi.

Prasetyo menyebut, rakor perlu segera dilakukan agar tujuan dibentuknya komite tersebut bisa tercapai.

"Supaya sesegera mungkin dapat melaksanakan pekerjaan untuk membantu Badan Pengarah Percepatan Pembangunan, terutama khusus Papua," jelasnya.

Pembentukan komite ini merupakan tindak lanjut dari Perpres 121/2022, tentang pembentukan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) sebagai lembaga yang bertugas melakukan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan kebijakan otonomi khusus antara pemerintah pusat, provinsi, dan pemangku kepentingan lokal.

Komite ini akan menjalankan Perpres 24/2023 menetapkan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) 2022–2041. Perpres itu jadi peta jalan pembangunan jangka panjang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Papua melalui delapan arah kebijakan utama, seperti pembangunan SDM, transformasi ekonomi, dan penguatan tata kelola.

Kedua perpres ini saling melengkapi. Perpres pertama menyediakan struktur kelembagaan, sedangkan yang kedua memberikan arah strategis dan target pembangunan ke depan.

Adapun sejumlah pejabat dilantik untuk mengisi komite ini pada Rabu (8/10). Berikut susunan komite tersebut: