PM Sanae Takaichi Bubarkan Parlemen Jepang, Pemilu Sela Digelar 8 Februari

Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi.(Dok. Official Website of the Prime Minister of Japan and Her Cabinet (Kantei))

PERDANA Menteri Jepang Sanae Takaichi resmi membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (House of Representatives) pada Jumat (23/1) pagi waktu setempat. Keputusan ini diambil tiga bulan setelah Takaichi mencetak sejarah sebagai perdana menteri perempuan pertama Jepang, dengan tujuan mengunci mandat publik yang lebih kuat di tengah tekanan ekonomi dan ketegangan keamanan regional.

Pembubaran dilakukan lewat sidang pleno Dewan Perwakilan Rakyat. Ketua House of Representatives (DPR) Jepang Fukushiro Nukaga membacakan dekrit pembubaran yang ditandatangani Kaisar Naruhito. Usai pembacaan, anggota parlemen berdiri meneriakkan “Banzai” tiga kali sambil mengangkat tangan, tradisi simbolis penanda berakhirnya masa jabatan sebelum mereka kembali ke daerah pemilihan untuk berkampanye.

Pemerintah menetapkan pemilu sela (snap election) pada 8 Februari 2026, dengan masa kampanye resmi dimulai 27 Januari. Jeda yang sangat singkat ini menjadi sorotan, oposisi menilai jadwal itu sengaja dipadatkan untuk membatasi ruang debat publik, dan disebut sebagai salah satu periode kampanye terpendek dalam politik Jepang pascaperang.

Dalam konferensi pers setelah pembubaran, Takaichi menegaskan ia membutuhkan dukungan langsung pemilih untuk meluncurkan paket kebijakan ekonomi yang disebutnya “radikal”. “Kami berada pada titik balik bersejarah. Saya membutuhkan mandat rakyat untuk mengatasi inflasi yang terus menekan rumah tangga dan untuk memperkuat pertahanan nasional kita demi menjamin kedaulatan Jepang,” kata Takaichi.

Agenda kampanye Takaichi diperkirakan berfokus pada kenaikan biaya hidup, terutama harga pangan, serta reformasi fiskal untuk menopang keluarga muda. Namun, ia menghadapi guncangan politik setelah Komeito, mitra koalisi lama partainya, memutuskan berbalik arah dan membangun aliansi baru dengan oposisi utama Constitutional Democratic Party (CDP).

Oposisi menyebut langkah pembubaran ini sebagai “pelarian” dari kewajiban membahas anggaran tahun fiskal 2026 yang krusial bagi layanan publik. Meski begitu, jajak pendapat awal menunjukkan Takaichi masih memiliki basis dukungan kuat, khususnya di kalangan pemilih konservatif dan pemilih muda.

Pemilu 8 Februari akan menjadi ujian penentu: apakah Jepang tetap berada di bawah kepemimpinan LDP yang kini dipimpin Takaichi, atau memasuki fase perubahan besar dalam peta politik. (Official Website of the Prime Minister of Japan and Her Cabinet (Kantei)/Z-10)