Pemprov Kaltim Bantah Pemangkasan Beasiswa Gratispol

(MI/HO)

PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menegaskan informasi yang beredar di media sosial mengenai pemangkasan bantuan pendidikan Gratispol hingga maksimal Rp5 juta adalah hoaks. Kabar sebelumnya menyebut pemotongan transfer ke daerah (TKD) berdampak pada pengurangan nilai bantuan uang kuliah tunggal (UKT) mahasiswa.

Juru Bicara Pemerintah Provinsi Kaltim sekaligus Kepala Diskominfo Kaltim, Muhammad Faisal, membantah informasi tersebut. "Ini kan jelas hoaks," tegas Faisal dalam keterangan tertulis, Kamis (27/11). 

Ia memastikan bahwa Program Gratispol tetap berjalan seperti biasa tanpa ada pengurangan. Bahkan cakupannya terus dibungkus agar bisa menyentuh seluruh mahasiswa Kaltim.

Faisal memaparkan bahwa total anggaran Gratispol tahun 2026 dialokasikan mencapai lebih dari Rp1,38 triliun. Angka ini menyatakan bahwa Pemprov Kaltim tidak melakukan pemangkasan terhadap program unggulan bidang pendidikan tersebut.

Terpisah, Kepala Biro Kesra Setdaprov Kaltim, Dasmiah, juga menjelaskan bahwa batas atas bantuan UKT sudah diatur jelas dalam petunjuk teknis (juknis) dan tidak pernah berubah. Contohnya, sosial/humaniora maksimal Rp5 juta, eksakta maksimal Rp7 juta, dan farmasi maksimal Rp8 juta. Batas atas ini bukan kebijakan baru, melainkan aturan yang sudah berlaku sejak awal program. 

Dirinya mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi, terutama dari akun-akun media sosial yang tidak memiliki kredibilitas. "Prinsipnya, Gratispol tetap jalan tanpa berkurang. Bahkan cakupannya kini semakin luas hingga menyasar semua pelajar," ujarnya. (I-2)