Menuju Tata Kelola Haji yang Aman dan Transparan: Sinergi Kampung Haji dan Ekosistem Digital

Para pengurus AMUHI(MI/HO)

PENGUMUMAN Presiden Prabowo Subianto mengenai izin pembangunan Kampung Haji di Makkah menjadi sinyal kuat dimulainya era baru tata kelola ibadah haji Indonesia. Sebagai negara pertama di dunia yang diberi kepercayaan membangun fasilitas khusus tersebut, Indonesia kini dituntut menghadirkan standar pelayanan yang tidak hanya berkualitas secara fisik, tetapi juga transparan dan akuntabel secara manajerial.

Langkah bersejarah ini menjadi momentum bagi seluruh pemangku kepentingan untuk membenahi ekosistem perjalanan ibadah. Asosiasi Milenial Umrah Haji Indonesia (AMUHI) menilai bahwa visi besar pemerintah ini harus didukung oleh sistem digital yang kuat demi menjamin keamanan jamaah dari hulu hingga hilir.

Digitalisasi sebagai Instrumen Keamanan

Dalam mewujudkan tata kelola yang bersih, AMUHI mendorong pemanfaatan sistem digital terintegrasi sebagai fondasi utama. 

Digitalisasi diposisikan bukan sekadar mengikuti tren teknologi, melainkan sebagai instrumen vital untuk meminimalkan risiko administratif dan praktik penipuan yang kerap merugikan jamaah.

Salah satu fokus utamanya adalah penguatan layanan keuangan berbasis syariah. Sistem transaksi digital yang transparan diharapkan mampu menciptakan akuntabilitas tinggi dalam setiap tahapan perjalanan ibadah. 

Dengan sistem yang terverifikasi, ruang bagi oknum yang tidak bertanggung jawab akan semakin sempit, sehingga kepercayaan publik dapat terjaga.

Sekretaris Jenderal AMUHI, Dwita Syahranu, menegaskan pentingnya integrasi antara teknologi dan perlindungan hukum bagi jamaah.

“Transformasi industri ibadah tidak bisa dilepaskan dari aspek keamanan dan transparansi. Digitalisasi menjadi salah satu kunci untuk memastikan jamaah terlindungi, sekaligus mendorong pelaku usaha yang patuh dan profesional,” tegasnya.

Enam Pilar Ekosistem AMUHI

Untuk memperkuat visi tersebut, AMUHI mengimplementasikan enam pilar ekosistem digital yang berfokus pada verifikasi, advokasi, dan perlindungan jamaah. 

Melalui pilar-pilar ini, setiap pelaku usaha didorong untuk bekerja secara profesional dan patuh pada regulasi, sehingga tercipta industri perjalanan ibadah yang lebih sehat.

Hadirnya Kampung Haji di Makkah kelak akan menjadi simbol fisik dari pelayanan yang tertata. Namun, di balik itu, sistem tata kelola di tanah air harus terus diperkuat melalui edukasi publik dan advokasi kelembagaan.

Sinergi antara infrastruktur fisik di Tanah Suci dan sistem digital yang transparan di tanah air diharapkan mampu memastikan setiap tamu Allah mendapatkan pelayanan yang layak. Inilah komitmen kolektif untuk membangun masa depan ibadah haji dan umrah Indonesia yang lebih aman, tenang, dan berintegritas. (Z-1)