Menkeu Purbaya Siap Gelontorkan Dana Darurat untuk Bencana Sumatera

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa(Antara)

MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa dirinya siap untuk mengalokasikan dana darurat guna menangani bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera.

Berbicara kepada media di sela-sela Conference on Indonesian Foreign Policy (CIFP) 2025 di Jakarta, Sabtu (29/11), Menteri Purbaya mengakui belum mengetahui adanya aturan terkait dana bersama atau Pooling Fund Bencana (PFB). Namun ia menegaskan bahwa kementeriannya siap mengeluarkan dana cadangan demi mempercepat penanganan bencana.

“Saya bukan bidang itu. Tapi kalau saya disuruh bayar, saya bayar, gitu aja,” kata Purbaya dikutip Antara, Sabtu (29/11). 

PFB merupakan skema pendanaan inovatif yang diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2021. Berdasarkan informasi Kementerian Keuangan, dana bersama tersebut bertujuan memperkuat ketahanan fiskal dalam menghadapi bencana alam maupun non-alam.

Melalui PFB, pemerintah dapat menata kembali strategi pendanaan risiko bencana, baik melalui APBN/APBD maupun melalui pemindahan risiko kepada pihak ketiga melalui mekanisme asuransi aset pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, penanganan bencana besar tidak hanya bertumpu pada anggaran tahunan.

Keberadaan PFB diharapkan mempercepat pemulihan, terlebih bagi kelompok masyarakat paling terdampak seperti masyarakat miskin dan rentan.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa prioritas pemerintah saat ini adalah menyalurkan bantuan ke wilayah-wilayah yang sedang menghadapi bencana.
Terkait kemungkinan penetapan status bencana nasional, Presiden menyatakan bahwa pemerintah masih melakukan pemantauan lapangan sebelum mengambil keputusan lebih lanjut.

Sejumlah pihak telah mendesak pemerintah pusat agar menetapkan status darurat bencana nasional, khususnya untuk wilayah terdampak di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Desakan tersebut muncul karena skala kerusakan dan dampak bencana dinilai telah melampaui kapasitas pemerintah daerah.

Meski sejumlah provinsi telah menetapkan status tanggap darurat di tingkat lokal, para pihak yang mendesak menilai bahwa status nasional diperlukan untuk menggerakkan sumber daya yang lebih besar, mempercepat koordinasi, serta memperluas cakupan bantuan dari pemerintah pusat. (P-4)