Membangun Akuntabilitas Melalui Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi

Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Akhmad Fydayeen.(Dok.Istimewa)

PENYELENGGARAAN Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi sangat penting dalam membangun fondasi akuntabilitas pemerintahan. SPIP merupakan kerangka kerja utama untuk menjamin efektivitas, efisiensi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Hal ini dikemukakan Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Akhmad Fydayeen, Kamis (27/11). "SPIP adalah benteng terdepan kita. Penguatan SPIP bukan sekadar proyek tahunan, tetapi budaya kerja yang harus diintegrasikan dalam setiap tindakan dan pengambilan  keputusan. Ini adalah cara kita memastikan tujuan organisasi tercapai, aset negara terjaga, dan  laporan keuangan yang dihasilkan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan," tegas Akhmad Fydayeen.

Dijelaskan bahwa SPIP yang diamanatkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, merupakan proses integral yang wajib dilaksanakan oleh seluruh pimpinan dan pegawai secara terus-menerus.

Penguatan SPIP Terintegrasi di Kalsel berfokus pada lima unsur kunci yaitu Lingkungan Pengendalian dengan menciptakan suasana kerja yang menjunjung tinggi integritas dan etika. Penilaian Risiko yaitu kemampuan SKPD untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan.

Kegiatan Pengendalian, berupa tindakan yang terstruktur, seperti otorisasi, verifikasi, dan rekonsiliasi, untuk memitigasi risiko. Informasi dan Komunikasi dengan penyediaan dan penyebaran informasi yang relevan dan dapat diandalkan secara efektif. Serta Pemantauan Pengendalian yaitu penilaian mutu pengendalian internal secara berkelanjutan.

Akhmad Fydayeen menambahkan, Inspektorat Daerah berkomitmen penuh untuk mendampingi dan memfasilitasi setiap SKPD dalam meningkatkan Level Maturitas SPIP.

"Peran kami adalah sebagai konsultan dan penjamin mutu. Kami siap memberikan bimbingan teknis dan reviu untuk membantu SKPD memetakan kelemahan sistem dan menyusun rencana aksi perbaikan. Dengan SPIP yang kuat, kita bisa menjamin bahwa setiap program  pembangunan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, dilaksanakan secara profesional,  terhindar dari penyimpangan, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Kalimantan Selatan," pungkasnya. (E-2)