Komisi III DPR Jawab Kritik soal Polri Jadi Penyidik Utama dalam KUHAP

KETUA Komisi III DPR Habiburokhman angkat bicara soal kekhawatiran Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru disahkan membuat kepolisian semakin menjadi lembaga superpower alias berkekuasaan besar.

Menurut Habiburokhman, informasi itu tidak benar. Dia mengklaim, Pasal 6, 7, dan 8 KUHAP yang menempatkan Polri sebagai penyidik utama sudah sejalan dengan amanat konstitusi. Beleid yang dimaksud ialah Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945.

“Kalau kita konsisten ke konstitusi, Pasal 30 ayat (4) itu penegak hukum hanya Polri,” ucap Habiburokhman kepada awak media, Rabu, 19 November 2025. “Polri bertanggung jawab melakukan penegakan hukum, mengayomi, melayani, melindungi masyarakat."

Adapun Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 berbunyi, “Kepolis...