Koalisi Sipil Minta Prabowo Terbitkan Perpu Tunda KUHAP Baru

KOALISI Masyarakat Sipil mendesak Presiden Prabowo Subianto menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) untuk menunda pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP yang baru. Desakan itu disampaikan setelah Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan revisi KUHAP pada 18 November lalu dan akan berlaku pada 2 Januari 2026.

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhamad Isnur, mengatakan proses pembahasan hingga pengesahan KUHAP berlangsung tertutup, serba mendadak hingga muatan pasal bermasalah. “Prabowo sebagai Presiden segera menetapkan atau menggunakan Perpu penundaan dan pembatalan atau perubahan untuk KUHAP. ini kecerobohan yang luar biasa,” ujar perwakilan koalisi sipil, di Kantor

1. Homepage
2. Local
3. Koalisi Sipil Minta Prabowo Terbitkan Perpu Tunda KUHAP Baru