Keponakan Prabowo, Thomas Djiwandono Dicalonkan jadi Deputi Gubernur BI, Ekonom: Pasar Khawatir

Ilustrasi(Antara)

CHIEF Economist Permata Bank Josua Pardede menyebut pencalonan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono sebagai deputi gubernur Bank Indonesia bisa dilihat dari dua sisi. Sisi positifnya, kata dia, latar belakang fiskal yang pernah diemban keponakan Presiden Prabowo Subianto itu bisa membantu koordinasi yang lebih rapi antara kebijakan anggaran dan kebijakan moneter.

"Terutama saat pemerintah butuh menjaga kelancaran pembiayaan dan stabilitas pasar surat utang," ungkap Josua kepada Media Indonesia, Rabu (21/1).

Namun, katanya, yang paling sensitif bagi pasar bukan sekadar orangnya. Melainkan persepsi apakah langkah ini membuat Bank Indonesia terlihat makin dekat dengan kepentingan pemerintah jangka pendek.

Josua menyebut kekhawatiran seperti itu cepat sekali diterjemahkan menjadi premi risiko yang lebih tinggi. Menurutnya hal itu sudah terlihat dari reaksi pasar ketika isu independensi bank sentral kembali mencuat bersamaan dengan kabar pencalonan, diikuti pelemahan rupiah menuju level terlemah.

"Kekhawatiran ini juga menempel pada konteks yang lebih besar: ruang menarik arus modal memang sedang terbatas karena selisih suku bunga yang tidak lebar. Sementara dinamika fiskal dinilai lebih ketat setelah defisit 2025 mendekati batas, sehingga pasar lebih peka terhadap sinyal apa pun yang dianggap mengurangi disiplin kebijakan," paparnya.

Josua melihat dampak masuknya Thomas terhadap kebijakan moneter, justru arah besarnya bisa menjadi lebih berhati hati, bukan lebih longgar.

"Ketika pasar meragukan independensi bank sentral, rupiah cenderung melemah terhadap dollar AS dan imbal hasil surat utang ikut naik, sehingga ruang Bank Indonesia untuk menurunkan suku bunga biasanya menyempit, karena prioritas bergeser ke menjaga stabilitas nilai tukar dan kepercayaan," ujarnya.

"Itu sebabnya, di tengah tekanan rupiah seperti sekarang, peluang Bank Indonesia menahan suku bunga dan memperkuat langkah stabilisasi menjadi lebih besar," imbuhnya.

Josua berpesan proses uji kelayakan dan kepatutan harus ketat dan terbuka. Kandidat perlu menegaskan komitmen pada mandat Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas.

"Dan perlu ada pagar yang jelas untuk menghindari konflik kepentingan dalam keputusan yang bersinggungan dengan kebutuhan pembiayaan pemerintah," papar Josua.

"Selain itu, koordinasi fiskal dan moneter itu perlu, tetapi batas kewenangannya harus tegas. Semakin jelas batas itu dikomunikasikan, semakin kecil biaya yang harus dibayar lewat pelemahan rupiah dan kenaikan premi risiko," pungkasnya. (E-4)