Indonesia Perlu Memperkuat Pengelolaan Domain Maritim

Ilustrasi(Dok ist)

Indo-Pacific Strategic Intelligence (ISI) bersama Universitas Pertahanan Republik Indonesia (Unhan RI) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Babak Baru Kekuatan Maritim Indonesia : Proyeksi Kedaulatan di Panggung Global.” Agenda ini merupakan implementasi komitmen berkelanjutan ISI untuk memperkuat pemikiran strategis dan mendukung formulasi kebijakan pertahanan nasional.

Diskusi ini menekankan pentingnya membangun kemampuan maritim yang tidak hanya berfokus pada kepemilikan alutsista, tetapi juga menyentuh aspek grand strategy, integrasi teknologi, modernisasi doktrin, pembangunan SDM, interoperabilitas antar matra dan kesiapan logistik jarak jauh. Pendekatan pertahanan berlapis, mulai dari deteksi jauh hingga respons cepat dan pengamanan inti, muncul sebagai fondasi penting dalam memperkuat postur pertahanan maritim.

Para peserta forum menggarisbawahi bahwa Indonesia harus bergerak secara realistis menuju blue-water capability dengan memastikan kesiapan operasional, stabilitas model pembiayaan pertahanan jangka panjang serta penguatan industri pertahanan dalam negeri. Hal ini termasuk integrasi teknologi, deteksi jauh dan postur pertahanan berlapis yang bekerja sebagai satu sistem (Outer Defense Layer (deteksi jarak jauh), Middle Defense Layer (tindakan cepat/patroli) dan Inner Core Layer (stabilitas dan kedaulatan).

Dengan perkembangan situasi geopolitik di wilayah Indo-Pasifik yang semakin rentan dewasa ini, postur pertahanan berlapis serta kesiapan operasional alutsista Indonesia menjadi kunci untuk strategi survival bangsa. Ini menjadi langkah penting karena doktrin politik luar negeri dan pertahanan Indonesia mendorong pemerintah untuk menciptakan keseimbangan dengan seluruh kekuatan global.

Dalam menyikapi dinamika di Asia Timur, diskusi ini mengangkat pertimbangan TNI-AL untuk mengoptimalkan kapal perang skala sedang dan kecil serta kapal induk ringan yang akan memperkuat armada maritim nasional, khususnya sebagai mobile defense system yang bisa digunakan juga untuk proses Non-combatant Evacuation Operation (NEO). Untuk mencapai minimum deterrence deployment posture (MDDP), para peserta diskusi memandang bahwa pemerintah perlu menyiapkan anggaran sekurang-kurangnya Rp500 triliun untuk 5-10 tahun ke depan secara kumulatif.

Penyiapan ini tidak hanya untuk mendukung good neighborhood policy yang dianut oleh pemerintah RI saat ini, tapi juga untuk memastikan bahwa komponen pertahanan berlapis dan strategi Perisai Trisula nusantara (PTN) terlaksana secara optimal untuk menjadikan Indonesia sebagai key-player di kawasan Indo-Pasifik.

Selain dinamika ditingkat kawasan, FGD juga menyoroti tantangan pertahanan dan keamanan nasional didalam negeri, khususnya maraknya praktik penyelundupan. Untuk komoditas tertentu saja, seperti benih lobster, potensi kerugian negara diperkirakan mencapai sekitar Rp16 triliun. Sementara itu, masuknya tekstil ilegal menggerus daya saing industri domestik dan menimbulkan kerugian hingga Rp1 triliun/tahun. Bahkan, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin baru-baru ini menegaskan bahwa penyelundupan timah telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan dengan nilai kerugian hingga 80% dari potensi pendapatan PT Timah.

Sebagai penutup, FGD merekomendasikan sejumlah langkah strategis bagi para pemangku kepentingan. Di tengah meningkatnya tensi dan rivalitas kekuatan besar di kawasan, Indonesia dinilai perlu memperkuat pengelolaan domain maritimnya. Salah satu prioritas kunci adalah pembangunan blue water capability yang mampu memproyeksikan kekuatan secara kredibel melalui integrasi teknologi, kemampuan deteksi jarak jauh serta postur pertahanan berlapis dalam satu sistem terpadu. 

Upaya ini diharapkan dapat memperkokoh posisi Indonesia sebagai negara maritim, sekaligus memastikan keamanan jalur perdagangan, perlindungan diaspora, dan penjagaan kedaulatan wilayah laut nasional. (H-2)