Gus Yahya Dipersilakan Ajukan Keberatan ke Majelis Tahkim NU setelah Dipecat

Katib Syuriyah PBNU, Sarmidi Husna (tengah)(Metrotvnews/Siti Yona)

KATIB Syuriyah PBNU, Sarmidi Husna, mempersilakan KH Yahya Kholil Staquf (Gus Yahya) untuk mengajukan keberatan atas pemecatannya sebagai Ketua Umum PBNU melalui mekanisme Majelis Tahkim Nahdlatul Ulama. Hal itu disampaikan Sarmidi dalam konferensi pers di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (27/11).

Menurut Sarmidi, keputusan Rapat Harian Syuriyah PBNU pada 20 November 2025 telah berlaku karena batas waktu pengunduran diri yang diberikan kepada Gus Yahya telah melewati tiga hari sejak diterima. Dengan demikian, status Gus Yahya sebagai Ketua Umum PBNU dinyatakan resmi dicabut.

"Kalau beliau tidak berkenan atau tidak setuju terhadap keputusan ini, maka beliau boleh atau kami persilakan, ada hak untuk mengajukan keberatan di Majelis Tahkim Nahdlatul Ulama. Itu ada mekanisme penyelesaian secara internal itu," kata Sarmidi di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (27/11). 

Ia menjelaskan bahwa jika keberatan diajukan, Majelis Tahkim akan meneliti ulang keputusan Syuriyah PBNU. Jika tidak ada pengajuan keberatan, keputusan pemecatan tetap berlaku. Putusan Majelis Tahkim nantinya bersifat final dan mengikat, setara dengan Mahkamah Konstitusi.

Dalam sidang Majelis Tahkim NU, akan ada sembilan hakim yang akan mengkaji dan meneliti keputusan rapat harian Syuriyah PBNU. Anggota Majelis Tahkim di antaranya KH. Mustafa Bisri atau Gusmus, KH. Fuad Nur Hasan, KH. Miftahul Akhiyar, Profesor Muhammad Nuh, Profesor KH. Mahasin, KH. Yahya Kholil Staquf, Katib Am Kiai Syait Asrori, serta dua Wakil Rois Aam yakni KH. Anwar Iskandar dan KH Afifuddin Muhajir.

Sarmidi menegaskan ini adalah masalah internal yang harus diselesaikan secara internal. PBNU dipastikan organisasi masyarakat (ormas) yang taat kepada Undang-Undang Ormas, yakni bila ada konflik internal harus diselesaikan secara internal.

"Di NU ada yang namanya Majelis Tahkim itu," ungkap Sarmidi.

Sarmidi berharap pengurus Nahdlatul Ulama dan juga warga NU bisa tenang dan menunggu apa yang didawuhkan oleh Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Sebab, Rais Aam itu pemimpin tertinggi Nahdlatul Ulama berdasarkan Anggaran Dasar NU dan juga Anggaran Dasar Rumah Tangga Nahdlatul Ulama.

"Sehingga sembari menunggu apa yang nanti akan diputuskan, didawuhkan oleh Kiai Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, kami berharap pengurus NU dan warga NU untuk tenang dan jangan lupa, jangan lupa untuk tetap berdoa untuk keselamatan dan kebaikan, kejayaan Nahdlatul Ulama," pungkas Sarmidi.

Gus Yahya dipecat dari jabatan Ketum PBNU per Rabu, 26 November 2025 per pukul 00.45 WIB. Gus Yahya tidak lagi memiliki wewenang dan hak untuk menggunakan atribut, fasilitas dan/atau hal-hal yang melekat kepada jabatan Ketua Umum PBNU maupun bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

Pemecatan Gus Yahya setidaknya berdasarkan tiga hal, yakni mengundang orang yang terbukti zionis, melanggar misi akademi kepemimpinan NU kaderisasi tertinggi di NU, dan terkait tata kelola keuangan.

Pemberhentian Gus Yahya tertuang dalam Surat Edaran PBNU Nomor 4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/2025 yang ditandatangani oleh Wakil Rais Aam, KH. Afifuddin Muhajir dan Katib Syuriyah, KH. Tajul Mafakhir. Namun, surat edaran ini belum dibubuhi stempel digital karena kendala teknis buntut sabotase dalam sistem digdaya persuratan PBNU. Meski masih berbentuk daftar, PBNU menekankan surat edaran pemberhentian itu benar dan sah. (P-4)