Guru Swasta di Perbatasan RI-Timor Leste Digaji Rp300 Ribu, tak Punya Kesempatan Seleksi PPPK

Para guru swasta di perbatasan RI-Timor Leste(Dok Yustuns Nai Kau)

PEMERINTAH dinilai mengapresiasi peran guru pada peringatan Hari Guru Nasional pada 25 November 2025.

Namun di balik seremoni dan slogan penghormatan bagi para pahlawan tanpa tanda jasa, kehidupan sebagian guru justru berkisah sebaliknya, terutama bagi mereka yang bertugas di garis terdepan perbatasan, seperti di Perbatasan RI-Timor Leste..

Di SMP Karya Mandiri, sebuah sekolah swasta di Desa Manleten, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, nasib guru swasta jauh dari layak. Mereka yang sudah bertahun-tahun mengabdi hanya menerima gaji Rp300.000 setiap tiga bulan dari dana bantuan operasional sekolah (BOS), dan ironisnya, tak memiliki akses untuk mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Yustus Nai Kau, S.Pd., Gr., adalah salah satu wajah nyata dari ironi tersebut. Dia di sekolah tersebut sejak 2017, dan bertahan dengan pendapatan minim dan kesempatan karier yang terbatas. 

Penghasilannya sebagai guru swasta hanya Rp300.000 per tiga bulan, jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup.

“Meskipun sangat kecil, kami tetap bersyukur ada insentif dari pusat. Tujuh bulan terima sekali terima sekitar Rp 2 jta lebih. Itu sangat membantu,” katanya, Kamis (27/11). 

Ia juga menerima bayaran sebesar Rp250 ribu dari yayasan per semester, tetapi tetap belum mampu menjamin stabilitas ekonomi. "Kalau dana dari yayasan tidak menentu, tergantung jumlah siswa yang bayar komite," ujarnya. 

Kesulitan Yustus dan guru swasta lainnya tidak berhenti di situ. Kebijakan rekrutmen PPPK 2024 memprioritaskan guru honorer negeri, sehingga guru swasta praktis tidak bisa mendaftar kecuali masuk kategori prioritas, sesuatu yang hampir tidak mungkin bagi sebagian besar dari mereka. Padahal beban kerja mereka sama: mengajar, membina, dan menjalankan tugas administratif.

“Kami belum pernah ikut tes PPPK karena status swasta. Jadi kami hanya berharap pada penghasilan yang ada. Semoga pemerintah memberi kesempatan kepada guru swasta untuk ikut PPPK,” tambah Maria Anna Seran, SE., Gr., guru IPS Terpadu yang juga baru lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG).

Di sekolah yang sama, delapan guru swasta sudah dinyatakan lulus PPG. Mereka berharap peningkatan kompetensi ini bukan hanya menjadi syarat administratif, tetapi juga membuka pintu menuju masa depan yang lebih layak.

Meski terjepit kondisi ekonomi dan kebijakan yang tidak berpihak, Yustus dan rekan-rekannya memilih tetap mengajar. “Mengajar bukan sekadar pekerjaan. Ini panggilan jiwa. Anak-anak di perbatasan membutuhkan pendidik yang setia,” ujarnya.

Kisah para guru ini menjadi pengingat semboyan “Guru Hebat, Indonesia Kuat” hanyalah seruan kosong jika kesejahteraan guru swasta, terutama yang bertugas di daerah terluar terus diabaikan. 

Menurutnya, para guru di wilayah perbatasan negara membutuhkan perhatian negara, bukan sekadar ucapan selamat hari huru, tetapi kebijakan yang memberi keadilan dan kesempatan hidup yang layak. (H-2)