Gubernur Khofifah Tegaskan Komitmen Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf di Jawa Timur

Percepatan sertifikasi tanah di Jawa Timur.(Dok. Pemprov Jatim)

GUBERNUR Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mempercepat sertifikasi tanah wakaf sebagai bentuk kehadiran negara dalam melindungi aset umat. Komitmen tersebut disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf yang digelar di Ruang Hayam Wuruk, Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Jumat (23/1) pagi.

Upaya percepatan sertifikasi ini bertujuan memberikan kepastian hukum atas tanah wakaf sekaligus mencegah potensi konflik, sengketa, maupun penyalahgunaan peruntukan aset wakaf di Jawa Timur.

Kegiatan tersebut menghadirkan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Timur Asep Heri serta Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur Akhmad Sruji Bahtiar. Gubernur Khofifah optimistis, sinergi lintas sektor yang semakin kuat akan mempercepat penyelesaian persoalan pertanahan wakaf di daerah.

“Jawa Timur memiliki potensi wakaf yang sangat besar. Hingga tahun 2025, tercatat sebanyak 15.031 bidang tanah wakaf telah terdaftar,” ujar Khofifah.

Ia menekankan pentingnya menemukan format sinergi yang efektif antara seluruh pemangku kepentingan guna mempercepat proses sertifikasi.
“Hari ini saya rasa kita akan menemukan format sinergi dalam percepatan sertifikat wakaf. Saya optimistis duo kanwil akan bersama-sama memberikan signifikansi percepatan sertifikasi wakaf di Jawa Timur,” katanya.

Menurut Khofifah, sinergi tersebut diwujudkan melalui Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama di tingkat pusat maupun daerah, khususnya dalam pelayanan pendaftaran tanah wakaf, percepatan penerbitan sertifikat, serta pendampingan kepada nazhir dan masyarakat.

Ia juga menegaskan peran strategis Kantor Pertanahan (Kantah) dan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai pintu masuk utama dalam koordinasi lintas sektor.
“Kantah dan KUA menjadi bagian penting dalam koordinasi percepatan sertifikasi. Proses ini memang membutuhkan kehati-hatian, namun jika tidak ada masalah, prosedurnya bisa disederhanakan tanpa mengurangi akurasi,” jelasnya.

Lebih lanjut, Khofifah menyebutkan bahwa percepatan sertifikasi wakaf juga sejalan dengan integrasi data pertanahan melalui Kebijakan Satu Peta guna meminimalkan potensi konflik dan sengketa di kemudian hari.

“Percepatan sertifikasi wakaf bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga tanggung jawab moral dan spiritual untuk menjaga amanah umat agar manfaat wakaf terus dirasakan lintas generasi,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Kanwil BPN Jawa Timur Asep Heri menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi ini merupakan pertemuan kedua setelah sebelumnya digelar di Masjid Nasional Al Akbar Surabaya bersama Muslimat NU.

Menurutnya, pengelolaan wakaf saat ini membutuhkan jembatan antara nilai keikhlasan (lillahi ta’ala) dan tuntutan tertib administrasi.
“Manajemen wakaf secara spiritual dan administrasi sering kali tidak bertemu. Tugas kami adalah membangun jembatan agar pengelolaan wakaf tertib, terbaca, dan tidak multitafsir,” ujar Asep.

Ia menambahkan, wakaf merupakan bagian penting dari perjalanan peradaban umat karena erat kaitannya dengan masjid, pesantren, dan penguatan akidah serta muamalah.

“Jika penataan administrasinya baik, maka tata kelola perwakafannya juga akan baik. Karena itu, ATR/BPN dan Kementerian Agama harus terus bersinergi agar umat benar-benar merasakan manfaatnya,” tandasnya. (RO/Z-10)