Dua Pekan Krisis Greenland, NATO Redakan Ketegangan Trump

Peta wilayah Greenland yang ingin direbut AS dari Denmark.(Dok. Google Maps)

SETELAH dua pekan ketegangan diplomatik yang dipicu retorika keras Presiden AS Donald Trump soal Greenland, situasi mulai mereda menyusul peran NATO yang mendorong dialog dan membuka jalan menuju kompromi keamanan di kawasan Arktik.

Pasca keberhasilan operasi militer Amerika Serikat di Venezuela pada awal bulan ini, Presiden Donald Trump tampak semakin percaya diri dan mulai meningkatkan retorika agresif terkait Greenland. 

Hampir setiap hari, publik internasional disuguhi pernyataan kontroversial, mulai dari klaim kepemilikan wilayah, ancaman penggunaan kekuatan militer, hingga rencana penerapan tarif terhadap sekutu tradisional Amerika di Eropa.

Namun, rangkaian ketegangan tersebut kini tampaknya mereda secara tiba-tiba.

Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte, yang dinilai memiliki pengaruh signifikan terhadap Trump, disebut berhasil membujuk Presiden AS untuk menurunkan eskalasi sikap yang berpotensi membahayakan stabilitas aliansi. Upaya tersebut diduga menjadi titik balik setelah krisis diplomatik yang mengancam kohesi NATO.

Fondasi pendekatan baru ini kemungkinan telah dibangun sejak pekan lalu, ketika menteri luar negeri Denmark dan Greenland melakukan kunjungan ke Washington. 

Pertemuan tersebut ditutup dengan kesepakatan pembentukan sebuah kelompok kerja yang akan membahas masa depan Greenland secara lebih terstruktur.

Langkah Rutte dinilai krusial dalam meredakan situasi yang nyaris memicu perpecahan serius di tubuh Aliansi Atlantik Utara. 

Meski detail kesepakatan belum diumumkan, banyak pihak mempertanyakan mengapa diperlukan krisis intens selama dua minggu untuk mencapai tahap dialog seperti ini.

Selama ini, Denmark secara terbuka menyatakan kesiapannya menerima peningkatan kehadiran militer Amerika Serikat di Greenland. 

Apabila NATO kini benar-benar berkomitmen memperkuat kehadiran militernya di wilayah tersebut, hal itu diperkirakan dapat meyakinkan Trump bahwa aliansi tersebut akhirnya memberikan perhatian yang ia anggap layak terhadap posisi strategis Greenland.

Laporan New York Times, Kamis (22/1) mengutip sejumlah pejabat anonim, menyebutkan bahwa salah satu opsi yang tengah dibahas adalah kemungkinan Denmark menyerahkan kedaulatan atas sebagian kecil wilayah Greenland untuk pembangunan pangkalan militer AS. 

Skema ini disebut menyerupai pengaturan di Siprus, di mana Inggris mempertahankan pangkalan militer berdaulat.

Trump sendiri menyatakan bahwa setiap kesepakatan yang tercapai akan mencakup akses Amerika Serikat terhadap sumber daya mineral Greenland.

Hingga kini, baik Denmark maupun NATO belum mengonfirmasi laporan tersebut maupun spekulasi lain yang berkembang. 

Dalam pernyataan resminya, NATO menegaskan bahwa diskusi akan berfokus pada memastikan keamanan Arktik melalui upaya kolektif, terutama tujuh Sekutu Arktik yakni Amerika Serikat, Kanada, Denmark, Norwegia, Swedia, Finlandia, dan Islandia. 

Tujuan utama kerja sama ini adalah mencegah Rusia dan Tiongkok memperoleh pijakan, baik secara ekonomi maupun militer, di Greenland.

Rincian kesepakatan diperkirakan akan segera terungkap. Namun demikian, fakta bahwa Trump memicu ketegangan besar selama dua minggu, disertai rasa krisis eksistensial di dalam NATO, untuk kemudian berujung pada pendekatan kompromi, dipandang sebagai peristiwa yang tidak mudah dilupakan.

Perdana Menteri Kanada Mark Carney menyebut situasi tersebut sebagai sebuah keretakan, seraya menyatakan bahwa tatanan lama hubungan transatlantik tidak akan kembali.

Sementara itu, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menilai dinamika ini sebagai tanda perubahan besar dan kembali menyerukan perlunya kemandirian Eropa yang lebih kuat.

Dengan latar belakang tersebut, para pengamat menilai kecil kemungkinan hubungan internasional akan kembali ke kondisi normal dalam waktu dekat. (H-3)