DPRD DKI Dorong Evaluasi Menyeluruh Pengelolaan Sampah Jakarta

Anggota DPRD DKI Jakarta Josephine Simanjuntak.(Dok Instagram )

ANGGOTA Komisi C DPRD DKI Jakarta, Josephine Simanjuntak, menyoroti kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta dalam Rapat Komisi yang berlangsung pada Selasa (20/1). Ia menyoroti kesenjangan antara alokasi anggaran yang mencapai Rp3 triliun dan penyelesaian masalah sampah yang terjadi di lapangan.

"Anggaran sangat besar, tetapi komitmen dan realisasi program di lapangan minim. Hasilnya, warga menghadapi risiko lingkungan yang terus meningkat. Kalau LH tidak bekerja dengan baik, bisa-bisa warga Jakarta akan hidup berdampingan dengan sampah," ujar Josephine.

Kekhawatiran itu bukan tanpa alasan. Beberapa waktu lalu tepatnya, pada 31 Desember 2025, terjadi insiden longsor sampah di TPST Bantar Gebang. Gunung sampah longsor dan menimpa tiga truk pengangkut hingga truk terperosok ke kali. Menurut Josephine, peristiwa ini adalah bukti bahwa kapasitas Bantar Gebang sebagai tempat pembuangan akhir sudah tidak mumpuni. Perlu ada solusi lain yang harus diselesaikan di tingkat hulu agar sampah ini tidak ditumpuk begitu saja.

“Bantar Gebang sudah over kapasitas. Peristiwa ini seharusnya menjadi momentum evaluasi, bukan sekadar ditangani secara darurat saat ada masalah lalu dilupakan begitu saja," tegasnya.

Dinas LH seharusnya tidak melihat persoalan ini hanya di tempat pembuangan akhir. Dinas LH perlu melihat realita di hulu, yaitu di tingkat warga, program pemilahan sampah yang digalakkan pemerintah ternyata belum berjalan sinergis. Banyak keluhan dari masyarakat yang sudah disiplin memisahkan sampah antara yang basah dan kering, justru saat diangkut kembali dicampur oleh petugas kebersihan.

"Saya dapat laporan dari warga saat reses. Mereka sudah bersusah payah memilah sampah basah dan kering, tetapi petugas kebersihan justru mencampurnya kembali di truk," ujarnya.

Selain itu, infrastruktur pendukung seperti bank sampah, tempat pembuangan di tingkat warga, dan alat angkut juga masih minim di banyak permukiman. Akibatnya, penumpukan sampah kerap terjadi di tingkat RT dan RW, menimbulkan bau tidak sedap dan berpotensi menimbulkan masalah kesehatan.

Di sisi lain, proyek pengelolaan sampah yang diharapkan menjadi solusi jangka panjang juga menghadapi kendala. RDF Rorotan yang digadang-gadang sebagai fasilitas pengolahan sampah berteknologi modern, saat ini justru sedang tidak beroperasi. 

Proyek yang ditujukan untuk mengubah gas metana menjadi listrik ini belum memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang jelas, sehingga mendapat penolakan dari warga sekitar akibat dugaan pencemaran udara.

Sebagai langkah konkret, Josephine mendesak agar Dinas LH DKI Jakarta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap semua programnya. Ia menekankan bahwa anggaran yang besar harus diikuti dengan akuntabilitas dan hasil yang terukur.

"Kami akan meminta pertanggungjawaban yang transparan. Warga Jakarta berhak mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah yang baik, tidak sekadar mendengar janji yang tak membuahkan hasil," pungkas legislator yang juga satu-satunya anggota perempuan di Komisi C DPRD DKI. (E-4)