DPR RI Ingatkan Kesiapsiagaan Bencana Daerah: Soroti Risiko Erupsi Merapi di Sleman

WAKIL Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko.(Dok. Fraksi Golkar)

WAKIL Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, memberikan peringatan keras kepada seluruh pemerintah daerah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana alam. Mengingat letak geografis Indonesia yang rawan, identifikasi dini dan mitigasi bencana harus menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan daerah.

Pernyataan tersebut disampaikan Singgih dalam agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI terkait Kesiapsiagaan Bencana di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), pada Kamis (22/1) hingga Jumat (23/1/2026). Ia menekankan bahwa koordinasi antarlembaga adalah kunci utama dalam meminimalisir dampak kerugian.

Sinergi Lintas Sektor dan Sistem Peringatan Dini

Menurut Singgih, pemerintah provinsi hingga tingkat kabupaten/kota tidak boleh bekerja sendiri-sendiri. Diperlukan komunikasi terpadu yang melibatkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

"Identifikasi potensi bencana harus dilakukan sejak dini melalui komunikasi terpadu. Kehadiran sistem peringatan dini (Early Warning System) dan koordinasi terus menerus lintas lembaga menjadi kunci dalam rangka antisipasi bencana di daerah," tegas Singgih.

Ia menambahkan bahwa penguatan penanggulangan bencana harus dilakukan secara holistik dengan menekankan kolaborasi lintas sektor untuk memastikan respon cepat saat keadaan darurat terjadi.

Penyaluran Bantuan Bufferstock Logistik Miliaran Rupiah

Sebagai bentuk dukungan nyata, pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial RI dan BNPB memberikan bantuan logistik yang signifikan untuk memperkuat ketahanan daerah dalam menghadapi ancaman cuaca ekstrem dan aktivitas vulkanik.

• Bantuan Bufferstock Logistik Pusat: Senilai Rp1.908.216.200.
• Bantuan Spesifik Kabupaten Sleman: Senilai Rp178.817.000 dari Kemensos RI.
• Dukungan BNPB: Peralatan penanganan siaga darurat khusus cuaca ekstrem dan mitigasi erupsi Gunung Merapi.

Tantangan DIY: Tanggung Jawab 438 Kalurahan

Sekretaris Daerah DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, mengungkapkan bahwa tantangan penanggulangan bencana di wilayahnya cukup besar mengingat DIY memiliki 438 kalurahan dan kelurahan. Ia menegaskan bahwa urusan bencana tidak boleh dipolitisasi.

“Penanggulangan bencana adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan. Jangan sampai isu kebencanaan digunakan untuk menjatuhkan satu sama lain. Ini bukan hanya tugas BPBD atau dinas sosial, tapi tanggung jawab kita semua,” ujar Ni Made.

Risiko Tinggi Erupsi Merapi: 62 Ribu Jiwa dalam Bahaya

Bupati Sleman, Harda Kiswaya, memaparkan data krusial mengenai profil risiko di wilayahnya. Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI), Kabupaten Sleman berada pada kelas risiko sedang dengan skor 73.

Fokus utama mitigasi di Sleman saat ini adalah ancaman Gunung Merapi. Tercatat sekitar 62.000 jiwa tinggal di kawasan rawan bencana yang sangat bergantung pada kecepatan evakuasi dan keakuratan data taktis.

"Tantangan kebencanaan tidak dapat dihadapi secara sektoral maupun parsial. Kami menempatkan penanggulangan bencana sebagai urusan strategis yang terintegrasi dengan pembangunan daerah. Kolaborasi lintas wilayah dan kewenangan adalah harga mati," pungkas Harda. (H-3)