Dari Pelosok Negeri, 210 Guru TK-SD Tanpa Gelar Sarjana Siap Kuliah di Unusa

Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa) menerima sebanyak 210 guru TK dan SD Program Pemenuhan Kualifikasi Akademik Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (GTKPG). Kepastian ini setelah Rektor Unusa, Prof Dr Ir Achmad Jazidie., M.Eng., menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) Bersama dengan 92 Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK).

Sebagai tahap awal secara nasional, program ini menyasar kepada 12.500 guru TK dan SD yang belum memiliki gelar sarjana untuk difasilitasi melalui program melanjutkan studi di LPTK penyelenggara. Unusa sebagai salah satu LPTK yang ditunjuk menjalani program ini.

Ke-210 guru yang diterima di Unusa terdiri dari 142 mengikuti perkuliahan di Prodi PGPAUD dan sebanyak 68 Prodi PGSD. Mereka berasal dari Bangkalan, Surabaya, Pasuruan, Kediri, Jombang, hingga Kalimantan Timur, dan mengikuti Program RPL Afirmasi.

Prof Jazidie menyatakan, dipercayakannya Unusa dalam menjalankan Program Pemenuhan Kualifikasi Akademik bagi guru TK dan SD oleh Kementerian menandakan jika Unusa sejajar dengan LPTK negeri lain yang juga dipercaya menjalankan program yang sama.

"Kami bangga ditunjuk untuk menjalankan amanah ini. Insya Allah kami akan mendidik para guru dengan sebaik-baiknya, sekaligus bisa meningkatkan komptensi mereka agar kelak ketika kembali mereka dengan menyandang gelar sarjana, proses belajar mengajar mereka makin baik dari sebelumnya," katanya, Selasa (16/9).

Program ini tidak hanya menjawab kebutuhan guru, tetapi juga menjadi bagian dari upaya strategis pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional. Dengan semakin banyak guru yang berpendidikan tinggi, diharapkan kualitas pembelajaran di ruang kelas meningkat signifikan. Hal ini akan berdampak langsung pada pencapaian tujuan pendidikan nasional, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dan menyiapkan generasi muda yang kompeten serta berkarakter.

Ada pun Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Muti, menyampaikan bahwa peningkatan kompetensi guru adalah salah satu program prioritas Kemendikdasmen. Hal ini sejalan dengan Asta Cita poin ke-4 Kabinet Merah Putih, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia.

"Guru adalah ujung tombak pendidikan. Dengan peningkatan kualifikasi dan kompetensi, kita menyiapkan generasi muda Indonesia yang lebih siap menghadapi masa depan," ujarnya.

Program Pemenuhan Kualifikasi Akademik S-1/D-IV ini juga diharapkan dapat menjadi sarana afirmasi bagi guru-guru di daerah terpencil maupun yang selama ini menghadapi keterbatasan akses pendidikan. Melalui kerja sama dengan LPTK di berbagai wilayah, pemerintah ingin memastikan tidak ada guru yang tertinggal dalam kesempatan untuk mengembangkan diri.

Sementara itu Direktur Jenderal GTKPG, Nunuk Suryani, melaporkan bahwa kerja sama ini merupakan bentuk komitmen pemerintah bersama LPTK untuk memperluas kesempatan bagi guru meningkatkan kualifikasi akademiknya.

"Berdasarkan data Dapodik, masih ada lebih dari 233 ribu guru yang belum memenuhi kualifikasi S-1/D-IV. Program ini hadir untuk memastikan para guru mendapatkan dukungan yang memadai agar bisa terus meningkatkan kompetensinya," ujarnya.

Ia menambahkan, sebanyak 12.500 guru TK dan SD akan difasilitasi melalui program ini untuk melanjutkan studi di LPTK penyelenggara. Melalui skema Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), guru tetap dapat mengajar sambil kuliah. Pemerintah juga menyiapkan bantuan biaya pendidikan hingga Rp 3 juta perorang untuk tiap semester.

"Ini adalah bentuk afirmasi nyata bagi para guru agar bisa melanjutkan pendidikan tinggi tanpa meninggalkan kewajibannya di sekolah," tuturnya.

"Kami berharap momentum penandatanganan ini bukan hanya seremonial, melainkan awal dari semakin kuatnya kolaborasi antara pemerintah, LPTK, dan para guru. Dengan guru yang semakin berkualitas, kita percaya pendidikan Indonesia akan semakin maju, dan cita-cita menuju Indonesia Emas dapat kita wujudkan bersama," tandasnya.