Bupati Pati Sudewo Tersangka KPK, Wagub Taj Yasin Beri Pengarahan Khusus terkait Estafet Kepemimpinan

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen saat berbincang-bincang dengan Wakil Bupati Pati Risma Ardhi Chandra.(Dok, Pemda Jateng)

PASCAPENETAPAN status tersangka terhadap Bupati Pati Sudewo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen langsung melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Pati pada Rabu (21/1/2026) pagi. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan stabilitas roda pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah tersebut tetap berjalan normal.

Berdasarkan pantauan di lokasi, Taj Yasin tiba di Ruang Paringgitan Pendopo Kabupaten Pati untuk menemui Wakil Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra. Keduanya terlibat perbincangan serius mengenai langkah-langkah strategis penyelenggaraan pemerintahan pasca-insiden hukum yang menjerat kepala daerah setempat.

Persiapan Estafet Kepemimpinan dan Status Plt Bupati

Kedatangan orang nomor dua di Jawa Tengah ini diduga kuat berkaitan dengan persiapan estafet kepemimpinan di Kabupaten Pati. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, jika seorang bupati sedang menjalani masa tahanan atau dilarang menjalankan tugasnya, maka wakil bupati akan melaksanakan tugas dan wewenang bupati sebagai Pelaksana Tugas (Plt).

Dalam kaitan ini, Wakil Bupati Pati Risma Ardhi Chandra menjadi sosok paling berpeluang untuk menjabat sebagai Plt Bupati Pati guna menghindari kekosongan kekuasaan. "Nanti dulu, saya ketemu Pak Wagub dulu," ujar Risma singkat saat akan memasuki ruang rapat bersama sejumlah anggota DPRD dan pejabat tinggi Pemkab Pati.

Instruksi Integritas dan Kelancaran Pelayanan Publik

Dalam pengarahannya, Taj Yasin Maimoen menekankan pentingnya menjaga integritas di lingkungan birokrasi. Ia meminta seluruh kepala daerah dan pejabat di Jawa Tengah untuk menjauhi segala bentuk praktik korupsi yang dapat merusak kepercayaan masyarakat.

"Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendukung penuh langkah KPK dalam penegakan hukum serta menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan. Atas nama Gubernur, saya meminta seluruh kepala daerah untuk menjaga integritas dan tidak melakukan tindakan korupsi," tegas Taj Yasin.

Selain masalah hukum, Wagub juga menyoroti kelancaran pelayanan publik, terutama dalam situasi darurat bencana. Ia menjamin bahwa meskipun kepemimpinan daerah sedang mengalami transisi, bantuan bagi warga terdampak banjir di Pati tidak akan terhambat.

Penanganan Banjir Pati Tetap Menjadi Prioritas

Taj Yasin memastikan bahwa koordinasi antara Pemerintah Provinsi dan Pemkab Pati dalam menangani bencana banjir tetap solid. Pelayanan dasar bagi masyarakat, seperti pasokan logistik dan kebutuhan medis, dipastikan tetap tersalurkan dengan baik.

"Pelayanan berupa pasokan makanan dan obat-obatan bagi masyarakat terdampak banjir di Pati tetap berjalan lancar. Kami memastikan kebutuhan masyarakat tetap tertangani meskipun ada proses hukum yang sedang berlangsung di tingkat pimpinan daerah," pungkasnya. (H-3)