Berbagai Polemik Pengesahan Revisi KUHAP

DEWAN Perwakilan Rakyat telah mengesahkan rancangan Undang-Undang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjadi undang-undang. Dalam sidang paripurna di Gedung Nusantara II, Selasa, 18 November 2025, Ketua DPR Puan Maharani mengetuk palu setelah meminta persetujuan fraksi.

“Apakah RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” ujar Puan dari kursi pimpinan sidang. Serempak, anggota dewan yang hadir menyatakan “setuju” sebelum palu diketuk. Tepuk tangan pun pecah di ruang sidang, menandai finalnya revisi KUHAP tersebut.

DPR Dinilai Gagal Penuhi Standar Meaningful Participation

Koalisi sipil menuding DPR gagal memenuhi standar meaningful participation ...