
KELOMPOK perlawanan Palestina, Hamas menyatakan bahwa mereka telah menerima jaminan dari para mediator dan Amerika Serikat (AS) bahwa perang antara Israel dengan Hamas di Jalur Gaza telah berakhir sepenuhnya.
"Kami telah menerima jaminan dari saudara-saudara kami, para mediator, dan pemerintah AS, yang semuanya menegaskan bahwa perang telah berakhir sepenuhnya," kata pemimpin Hamas Khalil al-Hayya dalam pernyataan yang disiarkan pada Kamis (9/6).
Dalam pidatonya yang direkam sebelumnya, al-Hayya mengumumkan perjanjian gencatan senjata Hamas-Israel. Ia juga menjabarkan sejumlah langkah yang akan segera dilakukan.
Isi Kesepakatan Gencatan versi Hamas
Kesepakatan itu mencakup penarikan pasukan Israel dari Jalur Gaza, pembukaan kembali perlintasan perbatasan Rafah, dan masuknya bantuan kemanusiaan ke wilayah yang dilanda perang tersebut.
Al-Hayya juga menegaskan bahwa kesepakatan mencakup pembebasan tahanan Palestina secara besar-besaran yakni 250 warga Palestina yang menjalani hukuman seumur hidup serta 1.700 tahanan lain yang ditangkap setelah 7 Oktober 2023 termasuk seluruh perempuan dan anak-anak yang masih ditahan di penjara-penjara Israel.
Lebih lanjut, al-Hayya menyampaikan bahwa Hamas akan terus berkoordinasi dengan faksi-faksi nasional dan Islam Palestina guna memastikan pelaksanaan seluruh butir kesepakatan berjalan sesuai rencana. Dia menambahkan bahwa Hamas tetap berkomitmen melindungi kepentingan rakyat Palestina dan mendorong terwujudnya negara merdeka dengan Yerusalem sebagai ibu kota.
Rencana Gencatan Senjata versi Trump
Sebelumnya, pada 29 September, Presiden AS Donald Trump mengumumkan rencana gencatan senjata 20 poin untuk Gaza. Rencana itu mencakup pembebasan seluruh sandera Israel dengan imbalan sekitar 2.000 tahanan Palestina, penghentian permanen pertempuran, serta penarikan bertahap pasukan Israel dari seluruh wilayah Gaza.
Kesepakatan tersebut pertama kali diumumkan Trump pada Kamis (9/10) pagi dan kemudian dikonfirmasi oleh Pemerintah Israel di Tel Aviv. Pada tahap kedua, rencana itu menyerukan pembentukan pemerintahan baru di Gaza tanpa partisipasi Hamas, serta pembentukan pasukan keamanan gabungan yang terdiri dari warga Palestina dan pasukan dari negara-negara Arab serta Islam.
Selain itu, rencana tersebut juga mencakup pelucutan senjata Hamas serta pendanaan dari negara-negara Arab dan Islam untuk membangun kembali infrastruktur Gaza dan membentuk pemerintahan baru. (Anadolu/M-1)