Bali Dorong Pariwisata Bebas Asap Demi Kenyamanan Wisatawan

Pariwisata bebas asap rokok sedang didorong di Bali.(Dok. Antara)

EKONOMI Bali yang sangat bergantung pada sektor pariwisata mendorong berbagai pihak untuk memperkuat upaya menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan nyaman bagi wisatawan. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) Bali, Ida Bagus Raka Suardana, menegaskan bahwa kualitas udara dan lingkungan menjadi faktor kunci keberlanjutan industri pariwisata.

“Pariwisata menyumbang lebih dari separuh PDRB Bali dengan multiplier effect luar biasa. Karena itu, udara Bali idealnya bebas dari racun dan asap tar. Nilai Tri Hita Karana mengajarkan harmoni manusia, alam, dan budaya, termasuk dengan menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat,” ujarnya.

Menurutnya, pendekatan harm reduction melalui opsi nikotin berisiko lebih rendah tanpa pembakaran dan tar dapat menjadi alternatif transisi. Ia menekankan perlunya kampanye bebas rokok konvensional di ruang tertutup dan akomodasi wisata, sejalan dengan harapan wisatawan yang mengutamakan kenyamanan.

Hotel Mulai Terapkan Kebijakan Bebas Asap

Direktur Eksekutif BPD PHRI Bali, Ida Bagus Purwa Sidemen, mengungkapkan bahwa sektor perhotelan sudah menerapkan standar usaha berbasis risiko dan sertifikasi kesiapsiagaan bencana. Meski demikian, implementasi peraturan gubernur yang mewajibkan hotel bergabung dalam asosiasi masih terbatas, dengan baru sekitar 20 persen hotel terdaftar sebagai anggota PHRI.

“Banyak hotel kini menerapkan kebijakan bebas asap rokok yang lebih disukai tamu, khususnya keluarga. Bahkan ada hotel yang melarang karyawan merokok di area kerja. Informasi terkait produk tembakau alternatif tanpa asap dan tar juga bisa menjadi pilihan, asalkan sosialisasi dilakukan berbasis sains,” jelasnya.

Anggota Komisi IX DPR RI, Tutik Kusuma Wardhani, menekankan pentingnya sosialisasi perilaku hidup sehat, terutama di pedesaan di mana angka perokok masih tinggi.

“Jika perilaku tidak sehat tidak berubah, beban pembiayaan BPJS bisa membengkak. DPR berupaya mengendalikan biaya agar ruang fiskal APBN lebih besar dialokasikan ke daerah, termasuk Bali, untuk peningkatan layanan publik,” terangnya.

Ia juga menegaskan perlunya kampanye aktivitas fisik, pola makan seimbang, serta pengurangan konsumsi gula, garam, dan lemak untuk menekan risiko penyakit.

Menuju Bali Bebas Asap

Forum ini mendorong kolaborasi antara pelaku industri, akademisi, dan komunitas kesehatan untuk mengukur dampak kebijakan bebas asap melalui survei kepuasan wisatawan dan audit kualitas udara. Hasil evaluasi diharapkan dapat menjadi rujukan nasional dalam menjaga citra Bali sebagai destinasi kelas dunia yang berwawasan lingkungan.

“Bali perlu memberikan pilihan bebas asap bagi perokok dewasa tanpa mengurangi kenyamanan wisatawan. Dengan kolaborasi yang tepat, Bali bebas asap dapat menjadi standar baru destinasi wisata kelas dunia,” demikian kesimpulan forum.

Pariwisata Bali sendiri terus menunjukkan tren positif pada 2025. Kunjungan wisatawan meningkat, tingkat hunian hotel stabil, serta pertumbuhan ekonomi daerah mengindikasikan kebangkitan yang lebih matang. Tantangan berikutnya adalah memastikan pengalaman wisata yang semakin nyaman, bersih, dan modern.

Meski banyak pelaku wisata masih menjadi konsumen produk tembakau, asap rokok berpotensi mengganggu kenyamanan. Dalam konteks ini, pendekatan harm reduction menjadi relevan, dengan menyediakan informasi akurat tentang produk alternatif berisiko lebih rendah bagi perokok dewasa, tanpa menekankan larangan semata.

Isu ini menjadi bahasan utama dalam SAPA BALI 2025: Sarasehan untuk Pariwisata dan Bali Bebas Tar yang digelar Koalisi Indonesia Bebas TAR (KABAR) di Denpasar. Diskusi tersebut mempertemukan sains, industri pariwisata, dan pembuat kebijakan untuk merumuskan langkah praktis menjaga citra Bali sebagai destinasi kelas dunia: ramah, bersih, dan menghormati pilihan individu. (Z-q0)