Aturan Hukum WNI Jadi Tentara Amerika Serikat: Risiko Kehilangan Kewarganegaraan RI

ilustrasi(MI)

VIRALNYA sosok Syifa, seorang perempuan asal Tangerang yang bergabung dengan Angkatan Darat Amerika Serikat (US Army), memicu pertanyaan publik mengenai legalitas status kewarganegaraannya. Di Indonesia, aturan mengenai hal ini telah diatur secara ketat dalam konstitusi dan undang-undang kewarganegaraan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Pasal 23 huruf (d) secara eksplisit menyatakan bahwa Warga Negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan "masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden".

Selain itu, Pasal 23 huruf (f) juga menyebutkan bahwa kewarganegaraan hilang jika seseorang secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut. Dalam proses rekrutmen militer Amerika Serikat, setiap anggota diwajibkan melakukan sumpah setia (Oath of Enlistment) kepada konstitusi Amerika Serikat.

Secara prosedural, Amerika Serikat mewajibkan calon tentara setidaknya memiliki kartu izin tinggal permanen (Green Card) atau telah menjadi warga negara AS (US Citizen). Jika seorang WNI mendaftar menggunakan Green Card, secara hukum Indonesia ia tetap dianggap melanggar Pasal 23 karena telah berdinas di militer asing.

Hingga saat ini, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri terus memantau kasus-kasus diaspora yang bergabung dengan militer asing. Secara hukum, kehilangan kewarganegaraan dalam kasus ini bersifat otomatis (ipso jure), yang berarti negara tidak perlu mengeluarkan surat keputusan pencabutan terlebih dahulu.

Masyarakat diimbau untuk memahami risiko ini sebelum memutuskan untuk berkarir di institusi militer negara lain, mengingat Indonesia tidak mengenal sistem kewarganegaraan ganda bagi orang dewasa.

(Cah/P-3)