Walhi Sumbar: Banjir Bandang dan Tanah Longsor sebagai Puncak Krisis Ekologis di Sumatra

Gelondongan kayu yang terbawa arus banjir bandang di Sumbar.(Dok. MI/Yose Henrda)

RANGKAIAN banjir besar, banjir bandang, dan tanah longsor yang menerjang berbagai kabupaten/kota di Sumatra Barat (Sumbar) pada akhir November 2025 disebut Walhi Sumbar sebagai titik puncak krisis ekologis yang selama bertahun-tahun dibiarkan menumpuk. Kerusakan hulu-hilir, deforestasi besar-besaran, dan tata ruang yang dinilai kacau disebut sebagai faktor utama yang memperparah bencana.

Ketua Divisi Penguatan Kelembagaan dan Hukum Lingkungan WALHI Sumbar, Tommy Adam, menyebut bencana kali ini bukan sekadar dampak hujan ekstrem.

“Banjir dan longsor ini bukan semata-mata karena cuaca. Ini hasil dari rusaknya hulu, hancurnya DAS, dan tata ruang yang tidak pernah benar-benar dijalankan. Ini bencana ekologis, bukan bencana alam,” tegas Tommy, Sabtu (29/11).

Ia menambahkan, curah hujan ekstrem hanya berperan sebagai pemicu awal. Akar masalahnya, kata Tommy, jauh lebih dalam dan lebih lama dibiarkan.

Menurut analisis Walhi Sumbar, Sumatra Barat kehilangan 320 ribu hektare hutan primer lembap dalam kurun 2001–2024. Secara keseluruhan, sekitar 740 ribu hektare tutupan pohon hilang dalam dua dekade terakhir. Tahun 2024 saja, deforestasi mencapai 32 ribu hektare, menjadikan Sumbar salah satu provinsi dengan tingkat kehilangan hutan tertinggi di Sumatra.

Tommy menyebut fenomena tunggul-tunggul kayu besar yang hanyut saat banjir sebagai bukti paling vulgar bahwa ada penebangan aktif di kawasan hulu.

“Kalau hulu masih utuh, tidak mungkin kayu-kayu besar itu ikut hanyut. Itu bukti ada aktivitas penebangan, baik legal maupun ilegal, yang dilepas begitu saja tanpa pengawasan,” ujar Tommy.

Padang menjadi salah satu daerah paling parah terdampak. Tiga DAS besar—Aia Dingin, Kuranji, dan Arau—meluap dan merendam ribuan rumah serta fasilitas publik.

Analisis citra satelit Walhi menunjukkan Kota Padang kehilangan 3.400 hektare hutan sejak 2001, sebagian besar di kawasan hulu Bukit Barisan. Banyak wilayah lindung seperti sempadan sungai, rawa, dan gambut berubah menjadi permukiman dan kawasan terbangun.

Kondisi paling kritis berada di DAS Aia Dingin, yang kehilangan 780 hektare tutupan pohon dalam 23 tahun terakhir.

“DAS Aia Dingin itu seharusnya benteng alami kota. Tapi hulu dan lerengnya sudah tergerus. Ketika hujan ekstrem datang, ya hasilnya banjir bandang. Kita kehilangan daya redam ekologis,” kata Tommy.

Tommy menegaskan bahwa seluruh instrumen mitigasi bencana sejatinya telah tersedia, baik dalam bentuk kajian risiko maupun regulasi tata ruang. Namun, menurutnya, kajian tersebut hanya menjadi dokumen yang tidak dijalankan.

“Data sudah ada, kajian ada, peta rawan bencana ada. Tapi tidak pernah dijadikan dasar pengambilan keputusan. Pemerintah daerah gagal menjalankan kewajiban konstitusional untuk melindungi masyarakat,” tegasnya.

Ia menyebut pemerintah mengabaikan hak masyarakat atas keselamatan, hak atas lingkungan yang sehat, dan kewajiban menerapkan penataan ruang yang berperspektif risiko bencana.

“Ketika izin diberikan tanpa melihat daya dukung lingkungan, ketika hulu dikorbankan untuk investasi jangka pendek, hasilnya ya seperti sekarang. Warga yang menanggung akibatnya,” kata Tommy.

WALHI Sumbar mendesak pemerintah mengambil langkah struktural, bukan hanya respons darurat. Menurut Tommy, pemerintah harus segera melakukan audit lingkungan menyeluruh, termasuk aktivitas ilegal seperti tambang dan penebangan liar.

“Audit jangan cuma cek berkas. Yang harus dinilai adalah hilangnya fungsi lingkungan dan kontribusinya terhadap bencana,” ujarnya.

Walhi juga menuntut penghentian alih fungsi ruang terutama di hulu DAS, pemulihan tutupan hutan dan daerah resapan, pelibatan penuh masyarakat adat/lokal dalam tata ruang, penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi yang menyebabkan kerusakan ekologis.

“Selama hulu terus dikorbankan, banjir dan longsor tidak akan berhenti. Keselamatan rakyat harus lebih penting dari kepentingan komersial jangka pendek,” pungkasnya.

Hingga Sabtu (29/11) siang, hasil rekapitulasi data bencana banjir dan longsor di Sumbar telah menyebabkan 88 korban jiwa meninggal. (H-3)