Rakyat Ingin Bisa Berhentikan Anggota DPR, PAN: Evaluasi Tetap Lewat Partai

WAKIL Ketua Umum Partai Amanat Nasional Eddy Soeparno mengatakan kewenangan untuk mengganti anggota Dewan Perwakilan Rakyat merupakan ranah partai politik. Ia mengatakan itu saat menanggapi gugatan masyarakat sipil yang mengajukan uji materiil terhadap Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau (UU MD3) ke Mahkamah Konstitusi.

Kendati demikian, Eddy menegaskan PAN menghargai aspirasi masyarakat sipil dan membantah partainya resistan terhadap uji materiil Pasal 239 ayat (2) huruf d UU MD3, yang mengatur pemberhentian antarwaktu anggota DPR berdasarkan usulan partai.

"Sampai saat ini mekanisme berdasarkan undang-undang, itu berada di tangan partai politik untuk melakukan evaluasi, dan kemudian melakukan ...