Prabowo Buka Suara soal Desakan Status Darurat Bencana Nasional akibat Banjir di Sumatera

Presiden Prabowo Subianto(Dok.Antara)

PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah masih terus memantau perkembangan bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah daerah di Sumatra, sebelum memutuskan penerapan status darurat bencana nasional. Hal itu disampaikan Presiden seusai menghadiri Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) di Jakarta, Jumat (28/11).

"Kita terus monitor, kita kirim bantuan terus. Nanti kita menilai kondisinya,” ujar Prabowo dikutip dari Antara, Jumat (28/11). Pernyataan Prabowo menanggapi desakan berbagai pihak untuk menetapkan status darurat nasional atas bencana di Sumatera.

Prabowo menekankan bahwa pemerintah saat ini memprioritaskan percepatan penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak. Ia memastikan monitoring di lapangan terus dilakukan untuk menentukan langkah pemerintah berikutnya.

Dalam pidato pembukaan PTBI, Presiden juga menyampaikan doa dan solidaritas bagi masyarakat yang tengah menghadapi musibah. Ia menegaskan bahwa pemerintah bergerak cepat mengirimkan bantuan darurat melalui berbagai jalur, sekaligus mengingatkan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan di tengah tantangan perubahan iklim.

“Pemerintah terus menerus bekerja untuk menyampaikan bantuan segera ke daerah yang bersangkutan. Ini juga mengingatkan kita betapa kita harus waspada dan menjaga lingkungan kita,” kata Prabowo.

Beberapa jam sebelumnya, dalam pidatonya pada puncak peringatan Hari Guru Nasional 2025 di GBK Jakarta, Prabowo kembali menyoroti isu perubahan iklim. Ia menyebut bahwa tantangan terbesar dunia saat ini adalah pemanasan global, degradasi lingkungan, dan meningkatnya risiko bencana hidrometeorologi.

Presiden mendorong agar kurikulum pendidikan nasional memperkuat literasi lingkungan dan kesadaran iklim sejak dini. Menurutnya, seluruh elemen masyarakat harus berpartisipasi dalam menjaga hutan, mencegah pembalakan liar, dan memastikan sungai tetap bersih untuk menghadapi intensitas cuaca ekstrem.

“Ini nanti usaha bersama kita, tiap rumah ikut berperan,” katanya.

Sementara itu, desakan penetapan status darurat bencana nasional semakin kuat. Dorongan tersebut datang dari anggota DPR RI Komisi V dan VIII, sejumlah perwakilan partai politik di tingkat provinsi, serta organisasi masyarakat sipil seperti Solidaritas Masyarakat Indonesia (SMI). Mereka menilai skala bencana di Sumatra telah melampaui kemampuan pemerintah daerah untuk menangani secara mandiri.

Walaupun pemerintah provinsi telah menetapkan status tanggap darurat di tingkat lokal, pihak-pihak tersebut berpendapat bahwa penetapan status bencana nasional diperlukan untuk membuka akses bantuan yang lebih besar, mempercepat mobilisasi sumber daya, dan memperkuat koordinasi penanganan di tingkat pusat. (Ant/P-4)