Poligami dan Ilusi Kesalehan: Agama Dijadikan Pembenaran Pilihan Pribadi

Isu poligami kembali ramai ketika narasi religius dijadikan landasan pembenaran pilihan pribadi. Di ruang publik, legitimasi agama kerap dipakai untuk membungkam kritik, seolah persoalan ini hanya urusan iman semata. Padahal, di baliknya terdapat persoalan serius tentang keadilan, relasi kuasa, dan dampaknya bagi pihak yang paling rentan.

Pernyataan yang merevisi pandangan lama tentang poligami dengan alasan menghormati syariat tampak sebagai klarifikasi moral. Namun jika dibaca lebih jernih, kita melihat kecenderungan menyederhanakan persoalan yang sejatinya sangat rumit. Poligami bukan hanya soal boleh atau tidak boleh secara hukum agama, melainkan menyangkut keadilan relasi, persetujuan yang sungguh-sungguh, dampak psikologis, serta posisi tawar perempuan dalam struktur sosial yang belum setara.

Masalah muncul ketika legitimasi agama dipakai sebagai tameng argumen. Kritik terhadap praktik poligami lalu dianggap identik dengan penghinaan terhadap ajaran agama atau tokoh-tokoh suci. Pola pikir semacam ini menutup ruang diskusi rasional dan memaksa publik menerima satu tafsir moral sebagai kebenaran tunggal. Padahal, agama dalam tradisi intelektual Islam justru membuka ruang ijtihad, diskusi, dan pembacaan kontekstual terhadap realitas sosial.

Jika kembali kepada teks dasar, Al-Quran tidak pernah mempromosikan poligami sebagai jalan mudah. Dalam QS. An-Nisa' ayat 3, poligami dibolehkan dengan syarat utama: keadilan. Namun pada ayat 129, Al-Quran secara jujur mengingatkan bahwa manusia tidak akan mampu berlaku adil sepenuhnya, meskipun sangat menginginkannya. Pesan ini sering terpotong dalam wacana publik. Yang diingat adalah “bolehnya”, sementara peringatan moralnya dikesampingkan.

Dalam tradisi fikih, poligami dipahami sebagai rukhsah, keringanan dalam situasi tertentu, bukan norma ideal kehidupan keluarga. Tujuan utama syariat adalah menjaga martabat manusia, ketenteraman rumah tangga, dan perlindungan pihak yang rentan. Bahkan kaidah hukum Islam menegaskan bahwa mencegah kerusakan harus didahulukan daripada mengejar manfaat. Jika suatu praktik berpotensi melahirkan luka batin, konflik struktural, atau ketimpangan kuasa, maka secara etis praktik tersebut layak dibatasi.

Sayangnya, di ruang publik, poligami sering direduksi menjadi simbol kesalehan dan keberanian spiritual. Narasi ini berisiko karena memindahkan fokus dari tanggung jawab konkret ke citra moral. Persetujuan perempuan bisa tereduksi menjadi formalitas, bukan kehendak bebas yang lahir tanpa tekanan sosial, ekonomi, atau simbolik. Dalam situasi seperti ini, agama berisiko berubah fungsi: dari sumber etika menjadi alat legitimasi kekuasaan dalam relasi intim.

Lebih problematis lagi, pembenaran personal kerap mengabaikan suara pihak yang menolak atau terluka. Ketika pengalaman mereka tidak dianggap sebagai pertimbangan etis yang sah, maka relasi menjadi timpang. Keadilan tidak lagi diukur dari kesejahteraan semua pihak, melainkan dari kepatuhan terhadap simbol moral tertentu. Yang perlu dijaga bukan citra kesalehan, melainkan keberlanjutan nilai keadilan agar tidak dipersempit oleh tafsir agama yang hanya dipakai untuk mengamankan kepentingan personal.

Menghormati ajaran agama tidak berarti membungkam pertanyaan etis. Justru penghormatan sejati terletak pada keberanian menempatkan nilai keadilan, empati, dan tanggung jawab sebagai pusat praktik keberagamaan. Agama tidak pernah dimaksudkan untuk mempermudah manusia membenarkan keinginannya, tetapi untuk membatasi nafsu kuasa dan melindungi yang rentan.

Poligami, jika memang ditempuh, bukanlah jalan pintas menuju kemulia...