Perlu Gebrakan Atasi Biaya Logistik Tinggi

Ilustrasi: Sejumlah truk yang akan menyeberang ke Pulau Halmahera antre di Pelabuhan Ferry Bastiong, Ternate, Maluku Utara.(Antara/Andri Saputra)

TINGGINYA biaya logistik di Indonesia masih menjadi problem besar iklim investasi. Secara global, indeks logistik Indonesia saat ini berada pada peringkat 61 dari 139 negara yang tecermin dari Logistics Performance Index (LPI).

Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti membandingkan biaya logistik Indonesia sangat tinggi dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. 

"Kita kurang lebih 23% biaya logistik ini berkontribusi pada PDB. Sementara itu, negara-negara ASEAN itu sekitar 8%-10%," katanya dalam Bisnis Indonesia Forum 2025 dengan tema Biaya Logistik Turun, Industri Bergeliat di Jakarta, Rabu (26/11).

"Ini membuat produk kita tidak kompetitif karena biaya logistik itu menjadi salah satu komponen dari production cost. Production cost itu menjadi komponen dari harga," jelas Esther.

Ia menyebut biaya logistik yang tinggi salah satunya karena ketergantungan dengan pelabuhan-pelabuhan besar yang kebanyakan ada di Jawa. Selanjutnya, problem struktural yang lain adalah kerumitan regulasi dan kurangnya integrasi.

"Integrasi, konektivitas antarmoda transportasi, antar-ship port dengan airport, dengan highway, dan tingkat kemacetan, itu juga sangat berpengaruh. Ini problem lama, saya pikir harus ada gebrakan karena kita sudah jauh tertinggal dengan negara tetangga," ujarnya.

"Singapura sudah mengalahkan Jerman. Padahal kita punya potensi yang sama, kita punya Batam. Batam itu apa sih bedanya dengan Singapura? Enggak ada bedanya. Tapi kenapa dia bisa berkembang, kita tidak?" tanya Esther.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Akbar Djohan menyoroti imbalance cargo atau ketidakseimbangan jumlah bongkar muat barang yang masih terjadi. Penyebabnya adalah ketidakseimbangan produksi karena masih didominasi di area Jawa.

"Beberapa usulan dulu, beberapa komoditi masih dijalankan berupa lartas (larangan dan/atau pembatasan). Buah-buahan tidak boleh masuk di Pulau Jawa terutama di Jakarta, di Priok. Masuk ke Tanjung Perak dan Sulawesi bahkan di Sumatra untuk mengimbangi imbalance cargo," katanya.

Pihaknya pun kembali mengusulkan untuk menciptakan balancing cargo terhadap komoditas-komoditas yang masuk kategori lartas.

"Ini bisa kita mulai harusnya sehingga isu-isu biaya logistik mahal, one traffic dari Jawa ke Papua murah, tetapi baliknya jadi mahal karena two way traffic-nya dibebankan di satu cost karena imbalance cargo tadi," kata Akbar.

"Memang terakhir ini ada kargo di Indonesia Timur di Morowali, produk tambang, nikel dan lain-lain, tapi sayangnya ini kan langsung diekspor. Jadi tidak terjadi traffic transportasi yang kita harapkan untuk mengisi kekosongan transportasi laut maupun transportasi darat," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda Kementerian Perhubungan Mohamad Risal Wasal mengatakan, pihaknya sedang membuat suatu konsep big data dengan suatu aplikasi. Nantinya itu akan mempermudah dalam melakukan angkutan barang.

Ia mengakui sejumlah permasalahan seperti one way traffic. Kargo yang melalui tol laut misalnya, perginya bermuatan penuh, pulangnya terkadang kosong.

"Bagaimana antara integrasi antarmodanya, bagaimana perpindahan barang, begitu turun ke kapal, naik truk, keberlanjutannya seperti apa? Dari bandara, masuk ke kargo, masuk ke darat, seperti apa?" papar Risal.

"Dengan konsep big data, kita bisa tahu ada barang, ada potensi di mana bisa diangkut. Kami bisa mengimbau, menginformasikan, di situ ada potensi yang harus diangkut. Silahkan B2B, yang diangkut ini yang dibutuhkan. Nanti ada di big data kami, super app," jelasnya.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Iqbal Shoffan Shofwan menambahkan, pemerintah juga akan mengembangkan data skema perdagangan antarwilayah.

"Ini sedang kita buatkan sistemnya, Januari 2026 nanti kita akan piloting. Ini kalau berjalan dengan baik, kita jadi punya data, di bulan tertentu misalnya Januari sampai Maret dari Berastagi produk yang keluar apa saja, ke mana saja diantarkan? Itu juga dalam konteks pembangunan stabilitas dan pengendalian harga di Indonesia," paparnya.

Pihaknya juga berkolaborasi dengan Kementerian Perhubungan dengan memanfaatkan tol laut. Pemerintah daerah diminta untuk memilih pelaku usaha di setiap daerahnya yang dilewati oleh jalur tol laut.

"Misalnya dari Surabaya ke Merauke, dia bawa apa. Kemudian kita juga minta dari Merauke ada yang dibawa pulang ke Surabaya, sehingga kapalnya enggak kosong," paparnya.

"Itu bisa menekan biaya logistik dan terbukti itu rata-rata kalau  pelaku usaha yang memanfaatkan tol laut, jembatan udara, terutama di daerah-daerah Papua, Papua Pegunungan, itu rata-rata terjadi penurunan biaya 30% sampai 35% jika dibandingkan tidak menggunakan fasilitas itu," pungkasnya. (Ifa/E-1)