PDIP: Ongkos Politik Tak Bisa Jadi Dalih Pilkada Lewat DPRD

PARTAI Demokrasi Indonesia Perjuangan menilai bahwa mahalnya ongkos politik untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah tak bisa membenarkan perubahan sistem pilkada langsung. Partai di luar Koalisi Indonesia Maju ini menolak gagasan bahwa pilkada melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bisa menjadi jalan keluar dari masalah tersebut.

“Jika pemilihan kepala daerah dikaitkan dengan biaya yang dikeluarkan pemerintah, itu tidak bisa jadi pembenaran,” kata Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif, Deddy Yevri Hanteru Sitorus saat dihubungi pada Selasa, 23 Desember 2025.

Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat itu menuturkan, pemerintah bisa mengakali penghematan anggaran pilkada dengan berbagai cara. Misalnya pilkada digelar bersamaan dengan pemilihan legislatif atau pemilihan presiden agar meniadakan...