Menpora Apresiasi Sikap KOI dan Federasi Gimnastik soal Atlet Israel

Erick Thohir.(DOK KEMENPORA)

MENTERI Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir angkat suara terkait polemik atlet Israel dalam Kejuaraan Dunia Senam Artistik (53rd FIG Artistic Gymnastics World Championship 2025) yang akan digelar di Jakarta. Erick mengapresiasi keputusan KOI, PB Persani atau Gimnastik Indonesia, dan Federation Internationale de Gymnastique (FIG) yang memastikan para atlet dari Israel tidak akan ambil bagian.

“Kami mengapresiasi keputusan KOI, PB Persani dan FIG dalam mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan Kejuaraan Dunia Gymnastics tetap dapat berjalan dengan aman dan tertib,” kata Erick Thohir, Jumat (10/10).

Menurut Erick, keputusan itu sepenuhnya sejalan dengan kebijakan luar negeri Indonesia dan sikap Presiden Prabowo Subianto. Pasalnya, Indonesia konsisten menegaskan bahwa Indonesia tidak akan menjalin hubungan diplomatik atau bentuk kerja sama apa pun dengan Israel sebelum negara tersebut mengakui kemerdekaan Palestina secara penuh.

“Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Kami di Kemenpora sebagai bagian dari pemerintah tetap berpegang teguh pada prinsip tersebut,” ucap Erick.

Meski mengambil sikap tegas terhadap isu atlet Israel, Erick menegaskan pemerintah tetap memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan Kejuaraan Dunia Senam tersebut. Ajang itu dinilai sebagai momen penting dalam olahraga Indonesia karena untuk pertama kalinya Jakarta menjadi tuan rumah kejuaraan dunia senam sekaligus kota pertama di Asia Tenggara yang mendapat kehormatan tersebut.

Erick menilai keputusan yang diambil seluruh pihak terkait telah menunjukkan keseimbangan antara menjaga prinsip kenegaraan dan mendukung kemajuan olahraga nasional.

“Jangan pernah meragukan komitmen Pemerintah dan Bapak Presiden terhadap keseriusan dalam membangun olahraga Indonesia serta upaya untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat olahraga dunia," ucap Erick.

"Namun demikian, ada hal-hal prinsip yang tetap harus kami jaga dan laksanakan sesuai dengan konstitusi dan kebijakan negara,” tukasnya. (Dhk/I-3)