Maduro Tolak “Perdamaian Budak” di Tenagh Tekanan Militer AS.

Nicolas Maduro menegaskan Venezuela tidak akan menerima “perdamaian budak” di tengah tekanan militer AS. (Instagram)

PRESIDEN Venezuela Nicolás Maduro menegaskan negaranya tidak akan menerima “perdamaian seorang budak” di tengah meningkatnya tekanan militer Amerika Serikat terhadap Caracas. Pernyataan itu ia sampaikan di hadapan ribuan pendukung dalam sebuah unjuk kekuatan politik di Caracas, Senin waktu setempat.

Maduro menuduh Washington telah melakukan provokasi selama 22 minggu melalui pengerahan militer besar-besaran di Karibia, serangan terhadap kapal yang diduga mengangkut narkotika, serta peringatan keras agar pesawat tidak melintasi wilayah udara Venezuela. 

“Kami menginginkan perdamaian, tetapi perdamaian dengan kedaulatan, kesetaraan, kebebasan! Kami tidak ingin perdamaian seorang budak, atau perdamaian bagi koloni!” kata Maduro. 

Ia kembali menuding AS berupaya menggulingkannya, sementara Presiden AS Donald Trump dijadwalkan menggelar pertemuan dengan pejabat keamanan nasional untuk membahas situasi Venezuela.

Di Washington, polemik serangan terhadap kapal yang diduga terlibat narkotika terus bergulir. Juru Bicara Gedung Putih Karoline Leavitt menolak menjelaskan ancaman apa yang ditimbulkan para penyintas dalam serangan pertama hingga kemudian muncul keputusan melakukan serangan lanjutan. Ia menyebut kapal tersebut merupakan bagian dari jaringan penyelundupan narkoba dan karena itu dianggap sebagai ancaman terhadap AS.

Ketika ditanya lebih jauh mengenai risiko yang ditimbulkan para penyintas serangan tersebut, Leavitt tidak memberikan penjelasan. “Laksamana Bradley bekerja sepenuhnya dalam kewenangan dan hukum, mengarahkan serangan untuk memastikan kapal itu benar-benar dihancurkan dan ancaman terhadap para narco-teroris, terhadap Amerika Serikat, dieliminasi,” ujarnya, merujuk pada Laksamana Frank M. “Mitch” Bradley. Ia kemudian meminta pertanyaan lebih lanjut dialamatkan kepada Departemen Pertahanan.

Leavitt juga mengatakan tidak mengetahui adanya perubahan kebijakan terkait insiden pada Oktober, ketika dua penyintas dari serangan berbeda diselamatkan dan dipulangkan.

Tekanan politik di Washington semakin meningkat setelah Pemimpin Minoritas Senat AS, Chuck Schumer, menuntut Menteri Pertahanan Pete Hegseth untuk bersaksi di Kongres mengenai serangan lanjutan terhadap kapal yang diduga terlibat narkotika di Karibia pada September. Ia juga menuntut agar rekaman serangan tersebut dipublikasikan. Schumer menyebut Hegseth “sangat tidak serius, kekanak-kanakan, dan jelas tidak percaya diri”, dan menilai tidak ada alasan merahasiakan rekaman jika tidak ada yang disembunyikan.

Schumer menilai pesan politik Presiden Trump mengenai Venezuela bersifat “tidak menentu” dan memperingatkan bahwa Senat akan memaksa pemungutan suara berdasarkan resolusi war powers jika pemerintah melangkah lebih jauh. “Donald Trump tampaknya merencanakan perang secara sepenuhnya rahasia, tanpa otorisasi Kongres, tanpa transparansi, tanpa penjelasan mengenai apa tujuan sebenarnya,” katanya.

Ia menegaskan bahwa bila serangan terhadap Venezuela berlanjut, ia bersama sejumlah senator akan segera mengajukan resolusi untuk memblokir pengerahan pasukan. “Kekuatan untuk menyatakan perang ada di tangan Kongres, dan kami berniat menjalankan kewenangan itu bila diperlukan,” ujar Schumer. (AFP/CNN/Z-2)