Lestari Moerdijat Nilai Mitigasi Cuaca Ekstrem Harus Jadi Prioritas Nasional

ilustrasi(MI)

WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan bahwa mitigasi dampak cuaca ekstrem pada awal tahun 2026 harus menjadi konsentrasi bersama seluruh pemangku kepentingan. Hal ini menyusul semakin nyata dan seriusnya ancaman krisis iklim yang berdampak langsung pada meningkatnya bencana hidrometeorologi di berbagai wilayah Indonesia.

"Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kita tidak lagi sekadar menghadapi perubahan iklim (climate change), tetapi sudah berada pada fase krisis iklim (climate crisis)," kata Lestari Moerdijat dalam Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (21/1).

Menurutnya, dalam beberapa waktu terakhir Indonesia menghadapi anomali cuaca yang luar biasa, mulai dari hujan ekstrem, banjir, hingga tanah longsor. Kondisi tersebut diperkirakan masih berpotensi terjadi dalam beberapa pekan ke depan, sebagaimana disampaikan melalui data dan pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Lestari mengungkapkan bahwa pada penghujung 2025, sejumlah pakar sebenarnya telah menyampaikan peringatan mengenai potensi hujan lebat, fluktuasi cuaca, serta dampak perubahan iklim.

Namun, peringatan tersebut belum sepenuhnya dikelola dan diterjemahkan menjadi langkah antisipatif yang terstruktur, baik oleh masyarakat maupun pemangku kepentingan.

"Informasi dan data sebenarnya sudah tersedia. Tantangannya adalah bagaimana kita membangun kebiasaan untuk mengelola data tersebut menjadi rencana mitigasi yang konkret," ujarnya.

Hingga Januari 2026, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama pemerintah pusat dan daerah telah melakukan berbagai langkah pemulihan di wilayah terdampak. Di sisi lain, BMKG dan pemerintah terus melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, termasuk melalui kebijakan dan tindakan langsung untuk meminimalkan risiko bencana.

Lestari menilai, langkah mitigasi yang mendesak saat ini adalah mencegah terulangnya bencana banjir seperti yang terjadi di sejumlah wilayah Aceh dan Sumatra. Ia juga mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah melakukan rekayasa pengendalian banjir sebagai upaya antisipatif.

"Tindakan-tindakan yang langsung dan konkret seperti ini diharapkan dapat menurunkan potensi bencana yang lebih besar," tuturnya.

Lebih lanjut, Lestari menekankan bahwa pengalaman menghadapi bencana harus menjadi pembelajaran bersama. Perlindungan terhadap seluruh warga negara, menurutnya, merupakan amanat konstitusi yang harus diwujudkan melalui kesiapsiagaan sejak dini.

Perlindungan tersebut mencakup sosialisasi potensi risiko, penguatan mitigasi bencana, kesiapan tanggap darurat, hingga proses penyelamatan dan pemulihan pascabencana.

"Data BMKG yang tersedia secara real time setiap tiga jam dan dapat diakses dengan mudah harus dimanfaatkan secara maksimal oleh semua pihak," pungkasnya. (Fik/P-3)