Lender Dana Syariah Indonesia Ngadu ke Komisi III: Rugi Rp 1,4 T

Paguyuban lender investasi di PT Dana Syariah Indonesia (DSI) datang mengadu ke Komisi III DPR RI, di Gedung DPR, Jakarta pada Kamis (15/1). Mereka menceritakan kasus yang menimpa mereka, yakni dugaan adanya gagal bayar oleh PT DSI yang merugikan para lender sebesar Rp 1,4 triliun.

Ahmad, ketua dari paguyuban itu bercerita, para korban yang mayoritas pensiunan sebetulnya sudah mulai tertarik berinvestasi di PT DSI dari tahun 2018, jauh sebelum PT DSI mendapatkan izin dari OJK. Barulah saat izin dari OJK dikantongi pada tahun 2021, mereka berbondong-bondong untuk berinvestasi.

“Karena menurut pandangan kami investasi ini menarik, Pak. Karena membiayai developer yang sudah ada pembelinya, Pak,” ucap Ahmad di hadapan Komisi III.

“Dan ada jaminannya 150 persen dari borrower, jadi kami menempatkan dana dan DSI mencari borrower-nya dan kami mendapat imbal hasilnya. Jadi imbal hasil itu dibagi dua, Pak, kepada lender itu equivalent 18 persen per tahun dan lima persennya untuk DSI sebagai wakil kita untuk menjembatani kita dengan para borrower,” tambahnya.

Namun, pada tahun 2025, para lender tidak mendapatkan imbal hasil dari investasi yang mereka berikan. Bahkan, mereka tak bisa menarik uang pokok investasi tersebut.

“Ini berlangsung sampai 6 Oktober 2025 di mana puncaknya sama sekali pihak DSI tidak bisa melakukan kewajibannya alias gagal bayar,” jelas Ahmad.

Para korban pun kesulitan untuk meminta klarifikasi dari PT DSI karena hanya melewati customer service. Terlebih, saat kantor mereka disambangi, para karyawan bekerja dari rumah dan ada plang kantor tersebut dijual.

Mereka pun membentuk sebuah paguyuban untuk mengumpulkan ribuan korban.

“Sudah terhimpun di paguyuban itu, Pak, seluruh lender yang terinformasi dari DSI itu sendiri totalnya 14.098 lender atau orang dengan total kewajiban investasinya atau total ke investasinya Rp 1,4 triliun. Nah di mana yang tergabung ke paguyuban per tanggal 14 (Januari) kemarin itu terekap Rp 1,408 T dengan jumlah lender 4.898 orang,” ucap Ahmad.

“Kami hampir 95% tergabung di dalam paguyuban. Dengan nominalnya, Pak ya, tapi dari jumlah orangnya 4.898,” tambahnya.

Para lender ini pun mencari berbagai cara untuk mediasi dengan pihak PT DSI. Hingga akhirnya, OJK memfasilitasi pertemuan mereka pada 28 Oktober 2025.

“Di mana kami dipertemukan dengan DSI di suatu forum dan terjadi lah deal ada kesepakatan untuk membuat suatu proposal pengembalian dari DSI,” ucap Ahmad.

Mereka kemudian bertemu lagi dengan pihak PT DSI tanpa pendampingan OJK. Di sana, dibuatlah sebuah kesepakatan.

“Beliau membentuk suatu perjanjian dengan kami akan mengembalikan dana lender 100 persen dalam periode 1 tahun dan itu sudah berjalan dengan meeting-meeting berikutnya. Terealisasi tanggal 8 Desember, Pak. Mereka memberikan 0,2 persen dari dana lender ke masing-masing,” jelas Ahmad.