KPK Minta Paulus Tannos Hadir untuk Diperiksa

Gedung KPK .(MI/Susanto)

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta buronan Paulus Tannos hadir untuk diperiksa dalam kasus dugaan rasuah pengadaan KTP-el. Bukannya memenuhi panggilan, Tannos malah mengajukan praperadilan.

"Sebetulnya yang diperlukan saat ini bukan praperadilan, tapi kehadiran tersangka, agar proses hukumnya dapat berjalan efektif," kata juru bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Sabtu (29/11).

Budi mengatakan, KPK sudah mencoba meminta Tannos hadir untuk diperiksa beberapa kali. Tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan KTP-el itu tidak pernah mengabaikan panggilan sampai dijadikan buron.

KPK akhirnya menemukan lokasi Tannos di Singapura. Karena sedang dicari, Tannos akhirnya ditangkap usai koordinasi dengan otoritas penegak hukum Singapura.

"KPK masih terus berkoordinasi dengan otoritas internasional untuk proses pemulangannya," ujar Budi.

Saat ditangkap, Tannos terus melakukan perlawanan. Teranyar, Tannos mengajukan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Gugatan itu harusnya ditolak, berdasarkan analisa KPK. Sebab, Tannos merupakan buronan yang tidak boleh mengajukan praperadilan karena ada kewajiban pemenuhan panggilan sebagai tersangka.

"Dalam SE MA tersebut tegas menyatakan bahwa tersangka yang melarikan diri atau berstatus DPO tidak dapat mengajukan praperadilan," ucap Budi.

Tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan KTP-el Paulus Tannos mengajukan praperadilan ke PN Jaksel. Sidang gugatan itu perdana digelar Senin (10/11).

KPK sudah mendapatkan informasi soal gugatan Tannos. Lembaga Antirasuah menghormati keputusan itu.

"KPK menghormati hak hukum saudara PT yang mengajukan pra-peradilan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan KTP elektronik," kata juru bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Senin (3/11).

Budi mengatakan, KPK akan melawan gugatan tersebut. Penyidikan korupsi yang menjerat Tannos dipastikan tidak ada kesalahan. "Kami meyakini objektivitas dan independensi hakim dalam memutus pra-peradilan ini nantinya. Kami juga meyakini komitmen penegakan hukum yang mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi," terang Budi. (Can/P-2)