Komnas HAM Soroti Potensi Pelanggaran HAM setelah KUHAP Baru Disahkan

KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM menyoroti potensi pelanggran HAM setelah Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP yang baru.

DPR mengesahkan KUHAP dalam rapat paripurna pada Selasa, 18 November 2025. Pengesahan dilakukan setelah pemerintah dan Komisi III DPR pada 13 November 2025 menyepakati membawa RKUHAP dalam rapat paripurna DPR.

Ketua Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan lembaganya telah melakukan kajian atas RKUHAP tahun 2023 dan 2025. Dari kajian itu, Komnas HAM mennemukan sejumlah ketentuan dalam KUHAP yang berpotensi melanggar HAM. 

“KUHAP, sebagai beleid dalam implementasi penegakan hukum pidana, berfungsi krusial dalam mencegah dan memitigasi pelanggaran serta melindungi HAM dalam proses penegakan hukum pid...