Komisi III DPR Klaim Perpol Penempatan Polisi di 17 Kementerian Sejalan dengan Putusan MK

WAKIL Ketua Komisi III DPR Mohammad Rano Alfath menyatakan Peraturan Polri Nomor 10 Tahun 2025 tidak bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025. Ketua Panitia Kerja Reformasi Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan DPR ini menilai Perpol itu justru dapat dipahami sebagai instrumen penataan administratif untuk menjawab pesan MK agar tidak ada lagi ruang abu-abu dalam praktik penugasan Polri di luar struktur.

Rano berujar, bahwa Perpol 10/2025 mengatur mekanisme penugasan secara lebih tertib, mulai dari adanya permintaan resmi dari instansi pengguna, pembatasan pada instansi yang memiliki keterkaitan dengan fungsi kepolisian, hingga kewajiban seleksi dan uji kompetensi. Selain itu, polisi yang ditugaskan juga diwajibkan melepaskan jabatan struktural di internal Polri serta tund...