Koalisi Sipil: Pengesahan RUU KUHAP Bentuk Kemunduran Reformasi Hukum

KOALISI Masyarakat Sipil untuk Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, mengkritik keras pengesahan Revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP menjadi Undang-Undang pada sidang paripurna DPR hari ini.

Perwakilan Koalisi, Iqbal Muharam Nurfahmi, mengatakan pengesahan RUU KUHAP merupakan bentuk pembangkangan pembentuk UU terhadap agenda reformasi Polri. Sebab, dalam RUU ini Polri memikiki kewenangan yang amat luas.

"Pengesahan RUU KUHAP adalah bentuk kemunduran reformasi hukum di Indonesia," kata Iqbal di Gerbang Pancasila DPR pada Selasa, 18 November 2025.

Berdasarkan catatan Koalisi, terdapat sejumlah Pasal bermasalah dalam RUU KUHAP seperti di Pasal 5, 7, 8, 16, 74, 90, 93, 105, 112A...